Indonesia sendiri sebenarnya pernah punya Zaken Kabinet, lho. Salah satu contohnya adalah Kabinet Djuanda yang dibentuk pada 1957. Di masa itu, Kabinet Djuanda dianggap sukses karena menterinya benar-benar ahli di bidangnya masing-masing. Tidak ada drama politik yang bikin pusing, fokusnya benar-benar ke kerjaan mereka.
Jadi, kenapa kita nggak coba lagi konsep ini sekarang? Bisa jadi karena tekanan politik yang terlalu kuat. Di Indonesia, kita masih sangat terikat dengan sistem demokrasi perwakilan, di mana kabinet dibentuk berdasarkan partai politik yang menang di pemilu.
Mau bagaimana pun, partai-partai ini punya kepentingan masing-masing yang kadang tidak selaras dengan tujuan profesionalisme pemerintahan.
Tantangan Menerapkan Zaken Kabinet di Indonesia
Kalau kita mau coba lagi Zaken Kabinet, tentu ada tantangan besar. Pertama, bagaimana caranya meyakinkan para politisi untuk "mundur" sejenak dan biarkan para profesional mengurus kabinet.
Kedua, masalah kestabilan politik. Tanpa dukungan parlemen, kabinet bisa kesulitan menjalankan kebijakan. Kan, kalau mau bikin undang-undang atau aturan baru, butuh persetujuan dari DPR yang notabene isinya politisi.
Lalu, ada juga tantangan soal bagaimana menjaga agar sistem ini tetap transparan. Karena bagaimanapun, ketika kita bicara soal orang-orang yang kompeten, tetap ada peluang terjadinya korupsi jika tidak ada pengawasan yang baik. Jadi, sistem ini harus dibarengi dengan aturan yang ketat dan transparansi.
Apakah Zaken Kabinet Solusi yang Tepat?
Ya, bisa jadi. Tapi kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang ada. Di satu sisi, kabinet seperti ini bisa bikin pemerintahan lebih fokus dan profesional. Di sisi lain, kita harus siap menghadapi kemungkinan adanya ketidakstabilan politik dan resistensi dari partai-partai politik.
Tapi siapa tahu? Mungkin lewat rencana Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, kita bisa kembali melihat kabinet diisi oleh para profesional sejati yang fokus pada pembangunan negara, bukan sekadar mengejar kepentingan politik. Siapa sih yang nggak mau punya pemerintah yang benar-benar kerja untuk rakyat?
