Kalau kita bicara soal pemerintahan, biasanya yang terbayang adalah partai politik yang sibuk saling dukung-mendukung. Tapi ada konsep yang mungkin kedengarannya sedikit asing, yaitu Zaken Kabinet. Apa itu?
Singkatnya, ini adalah kabinet yang dibentuk bukan berdasarkan dukungan politik, tapi lebih ke kompetensi dan keahlian menterinya. Jadi menteri-menteri yang duduk di kabinet ini bukan karena diusung partai, tapi karena mereka benar-benar ahli di bidangnya.
Apa sih Tujuan Zaken Kabinet?
Kenapa sih tiba-tiba ada ide untuk punya kabinet tanpa basis politik? Jawabannya simpel, profesionalisme. Dalam Zaken Kabinet, harapannya adalah menghindari politik yang terlalu ribet, sehingga pemerintah bisa fokus ke kinerja.
Misalnya, Menkominfo diambil dari praktisi IT berpengalaman, bukan dari ketua "fan club" yang tidak paham ekosistem digital!
Tujuan lainnya? Menghindari korupsi. Kalau menteri yang dipilih benar-benar ahli dan bukan hasil lobi politik, peluang terjadinya kongkalikong lebih kecil. Orang-orang ini kan dipilih untuk kerja, bukan buat menyenangkan partai politik yang mendukungnya.
Negara-Negara yang Pernah Coba Zaken Kabinet
Kamu mungkin bertanya, "Negara mana sih yang pernah mencoba konsep ini?" Sebenarnya tidak banyak negara yang secara resmi punya kabinet yang disebut "Zaken Kabinet", tapi beberapa negara pernah menerapkan prinsip-prinsipnya.
Belanda misalnya. Meskipun tidak secara eksplisit disebut Zaken Kabinet, tapi mereka punya tradisi memilih menteri berdasarkan keahlian, bukan karena keterlibatan politik mereka.
Jepang juga nggak jauh beda. Kabinet mereka biasanya terdiri dari para ahli di bidangnya. Menteri ekonomi ya dari ekonom, menteri pendidikan ya dari akademisi atau praktisi pendidikan.
Swedia juga dikenal punya kabinet yang stabil dan profesional. Mereka tidak sembarangan dalam memilih menteri. Harus punya pengalaman dan keahlian khusus di bidang yang akan mereka tangani.
Nah, negara-negara ini membuktikan bahwa kabinet yang berbasis keahlian bisa bekerja dengan lebih efisien dan efektif.
Apakah Indonesia Bisa Punya Zaken Kabinet Lagi?
