Menapaki Jejak Mahkamah Konstitusi: Sejarah dan Perkembangan di Dunia dan Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan dan keseimbangan kekuasaan serta menegakkan supremasi konstitusi dalam sebuah negara. Artikel ini akan menguraikan sejarah dan perkembangan MK, baik di tingkat internasional maupun di Indonesia, serta pentingnya lembaga ini dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum.
Sejarah Mahkamah Konstitusi di Dunia
Sejarah MK berakar dari pengembangan konsep supremasi konstitusi di Eropa pada abad ke-18. Mahkamah pertama yang memiliki kewenangan menguji konstitusi adalah Mahkamah Agung Amerika Serikat, dengan keputusan landmark dalam kasus Marbury v. Madison pada tahun 1803. Kasus ini menetapkan prinsip judicial review, yang memungkinkan pengadilan untuk meninjau keabsahan tindakan legislatif dan eksekutif.
Di tingkat internasional, Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, juga memainkan peran dalam menyelesaikan sengketa antarnegara dengan merujuk pada hukum internasional dan perjanjian antarnegara. Namun, fokus utamanya adalah pada hukum publik internasional daripada konstitusi nasional.
Perkembangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi didirikan setelah reformasi tahun 1998 dengan tujuan untuk memastikan supremasi konstitusi dan menegakkan hak asasi manusia. Mahkamah ini pertama kali didirikan berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C, yang kemudian direvisi melalui Amandemen Keempat pada tahun 2002, memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi lembaga ini.
MK Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 16 Agustus 2003 setelah dilantiknya para hakim konstitusi pertama. Sejak itu, MK telah memainkan peran yang signifikan dalam menegakkan supremasi konstitusi, membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum.
Pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam Demokrasi
Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Dengan kemampuannya untuk menguji undang-undang dan tindakan eksekutif terhadap standar konstitusional, MK membantu memastikan bahwa kekuasaan pemerintah tetap terbatas dan terkendali.
