Sebagai sesama anggota ASEAN, masing-masing anggotanya terikat dan sudah berpedoman kepada prinsip tidak campur tangan terhadap persoalan negara lainnya.
Prinsip non intervensi itu sudah termaktub dalam Piagam ASEAN.
Dosen Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Fahmi Fitriyanti, menanggapi prinsip itu berakibat ASEAN menjadi pasif dalam campur tangan terhadap apa yang terjadi di Myanmar saat ini.
Situasi negara yang dulu disebut dengan Burma itu sedang tegang menyusul ditangkapnya pemimpin NLD Aung San Suu Kyi. Militer dibawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan mutlak di Myanmar.
Situasi pun menjadi kacau balau. Terlebih sebagai sesama Muslim, Indonesia merasa prihatin. Ormas-ormas Islam di Indonesia menggaungkan agar minoritas etnis Rohingya diselamatkan dari kejaran para penguasa.
Baik Aung San Suu Kyi maupun Min Aung Hlaing sama-sama membenci etnis Rohingya.
Bahkan Hlaing disebut-sebut jauh lebih kejam ketimbang Si Wanita Besi.
Akibat pasifnya dalam menanggapi situasi di Burma itu akibatnya negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN tidak bisa memberikan sumbangan dan kewibawaannya akan terpengaruh.
Hal tersebut dapat dimaklumi. Untuk itu Rahmi mengatakan ASEAN dapat berkontribusi dengan cara lain dalam memberikan tanggapan, yaitu memboikot produk-produk Myanmar.
"Secara sepihak Indonesia dapat memboikot produk-produk Myanmar," kata Rahmi Senin (15/2/2021) RMOL World View berjudul "Ketar-ketir Kudeta Militer di Myanmar.
Selama ini impor dari Myanmar lebih banyak ketimbang ekspor Indonesia ke Burma. Dibandingkan dengan Thailand, ekspor Indonesia ke negara Gajah Putih itu bahkan lebih banyak ketimbang ke Burma.
"Indonesia dapat mengambil tindakan bukan dengan cara G to G (Government to Government) tetapi melalui Ormas," kata Rahmi.
Untuk menekan penguasa di Myanmar paska kudeta itu selain dengan cara memboikot baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, ormas, maupun publik, Indonesia pun dapat berkontribusi dengan cara lainnya.
Cara lain yang dimaksud di antaranya adalah dengan memanfaatkan pemerintahan Amerika Serikat yang baru. Selain itu, Indonesia juga dapat membawa isu Burma ini ke Dewan Keamanan PBB, juga mendorong komunitas internasional agar memberikan tanggapan pada kondisi di Burma.
Rahmi menjelaskan pemimpin Amerika Serikat yang baru, Joe Biden, kan berasal dari Partai Demokrat. Nah, Indonesia dapat memandu prinsip Partai Demokrat yang fokus kepada hal-hal HAM (Hak Asasi Manusia). Dengan demikian Indonesia dapat bersuara kepada AS untuk menekan militer Burma.
Indonesia dapat membawa isu Myanmar ke Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi Rahmi mencatat, Cina dan Rusia yang mensupport militer Burma mempunyai hak veto.
Selain dilakukan oleh publik, pemerintah, swasta, dan Ormas di dalam negeri, Indonesia juga dapat mencari dukungan dari negara-negara tetangga untuk mengajak boikot.
Dari lokasinya, junta militer semakin menunjukkan keganasannya. Selain menekan masyarakat yang mengecam kudeta, penguasa jika memblokir akses media sosial seperti WhatsApp dan Facebook.
Kedua media sosial itu padahal paling banyak digunakan masyarakat untuk melayangkan protes mereka kepada junta militer. Sejumlah demostran yang melakukan aksi unjuk rasa di jalanan ditangkapi penguasa.
Para demonstran terutamanya di Yangoon dan Mandalay (kota kedua terbesar di Myanmar) membentangkan spanduk sembari meminta agar penguasa baru membebaskan rekan-rekan mereka yang ditangkapi itu.
Pemblokiran WhatsApp dan Facebook memang dinilai efektif untuk memberi pelajaran kepada para pengunjuk rasa yang menentang kudeta. Kedua platform itu digunakan hingga setengah dari populasi 53 juta penduduk Myanmar.
Juru bicara Facebook, Andy Stone meminta penguasa untuk segera membuka kembali segera akses Facebook agar masyarakat dapat mengakses informasi penting.
Rahmi menambahkan para pemuda di Myanmar sudah bosan dirangkul militer, mereka ingin bangkit. Untuk itu tokoh-tokoh atau ormas-ormas di Indonesia bahkan dapat bekerja sama dengan organisasi serupa di negara-negara ASEAN lainnya dalam memberikan dukungan, baik dukungan moral maupun logistik.
Rahmi merasa yakin sekuat apapun militer dalam melakukan perebutan kekuasaan, akan kalah dengan apa yang disebut dengan people power. "Jika people power mengantongi dukungan kuat baik domestik maupun dari luar," cetus Rahmi.
