Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ambil kesempatan angkat bicara di sela-sela Reuni 212 yang dihelat secara virtual. Gatot Nurmantyo ada dalam daftar 100 Ulama dan Tokoh format Dialog Nasional.
Tema "Revolusi Akhlak" diambil pada helat Rabu (2/12/2020). Di antara nama-nama para bangsawan yang sudah dikenal, selain Gatot Nurmantyo, juga ada Ahmad Dhani, Rocky Gerung, Fadli Zon, Din Syamsuddin, dan sebagainya.
Jenderal Gatot sendiri mengangkat dua isu hangat soal masalah keadilan di Indonesia. Menurut sang jenderal, Indonesia saat ini gagal mengimplementasikan sila ke 2 Pancasila yaitu Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Dua isu tersebut adalah soal Habib Rizieq Shihab dan Gerakan Papua Barat Merdeka.
Jika negara ini memang adil dan beradab , maka mereka yang melanggar aturan protokol kesehatan di masa Covid-19 ini diperiksa.Â
Dalam hal itu, Gatot menyinggung soal Habib Rizieq Shihab dan para pengikutnya yang melanggar aturan protokol kesehatan.
Pemerintah juga tidak adil dan beradab. Buktinya ULMWP membuat deklarasi kemerdekaan untuk sementara pada 1 Desember 2020, dengan "Rajanya" untuk interim diangkat Benny Wenda yang konon sedang di Inggris.
Gatot mengatakan orang-orang Papua Barat sudah frustasi karena pemerintah melakukan sejumlah pelanggaran HAM di kepala burung itu.
Revolusi Akhlak sudah dalam kondisi parah. Jika Revolusi Akhlak tidak diimplementasikan maka bakal muncul kelas-kelas dalam kehidupan bermasyarakat.
Trending topic dalam dan luar negeri memberitakan jika Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat mengambil momen tanggal 1 Desember mendeklarasikan kemerdekaannya. Benny Wenda yang tengah dalam pengasingan di negeri Ratu Elizabeth diangkat sebagai "Raja" Papua Barat.
1 Desember adalah menjadi opsi, karena 1 Desember 1961 adalah waktu deklarasi Kemerdekaan Papua dari pemerintahan kolonial Belanda.
Dalam kesempatan deklarasi (1/12/2020) mereka juga berkesempatan mengibarkan bendera Bintang Kejora yang sejauh ini sangat dilarang keras NKRI sejak 1961. Papua Barat kaya dengan suku, mereka memiliki 250 suku.
Mau tak mau jajaran pemerintah Indonesia harus fokus dan terpecah terkait makar ini. Karena pemerintah Indonesia saat ini masih dipusingkan oleh masalah Habib Rizieq Shihab yang belum selesai, jajaran pemerintah dari mulai Presiden Jokowi, Panglima TNI, Menko Polhukam, hingga Kapolri harus mencari solusi untuk mengatasi masalah ini.
Jangan sampai Papua Barat menjadi sama dengan Timor Timur yang lepas dari cengkeraman NKRI.
Kondisi ini juga disindir oleh Anggota DPR RI Fadli Zon. Dalam akun Twitternya, petinggi Gerindra itu mengatakan Benny Wenda jelas-jelas sudah menantang NKRI, koq masih sibuk ngurusin Habib Rizieq Shihab? Rabu (2/12/2020).
Jika di atas Gatot Nurmantyo mengatakan tidak ada Revolusi Akhlak, alias pemerintah gagal dalam menerapkan sila ke 2 Pancasila, maka lebih jelas lagi Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Revina Shamdasani, mengatakan telah terjadi sejumlah kasus HAM.
Menurutnya, TNI telah membunuh pendeta Yeremia Zanambani. Pada tanggal 23 Nopember lalu ada seorang remaja yang berusia 17 tahun ditembak mati aparat keamanan dan seorang lainnya terluka.
Pada September dan Oktober, dalam suatu bentrokan, ada 6 pekerja gereja dan 2 anggota pasukan keamanan yang terbunuh.
Bukan hanya sampai di situ, kekerasan lainnya di Papua Barat ini juga semakin marak terjadi.
"HAM" lainnya, menurut Shamdasani, adalah ditangkapnya hampir 40 orang yang melakukan unjuk rasa pro kemerdekaan.
Keinginan berdiri sendiri juga didorong oleh muka orang Papua yang berlainan dengan orang-orang Indonesia secara umum. Fisik orang Papua mirip dengan orang-orang dari wilayah Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, Solomon Islands, dan Kaledonia Baru.
"Dengan kemerdekaan ini, maka kami tidak akan tunduk kepada Indonesia," kata Benny Wenda menyambut deklarasi 1 Desember 2020.
Papua Barat dulu namanya Irian Jaya Barat. Namanya berganti menjadi Papua Barat berdasarkan kepada PP No 24 tahun 2007. Â Dan Papua Barat ini sebenarnya dalam status Otonomi Khusus sejak tahun 2001, yang mana akan berakhir pada akhir tahun ini.Â
Pemerintah memiliki wacana untuk memperpanjang status tersebut. Patut dicatat, status Otsus tersebut sempat dituding oleh para pengunjuk rasa pro kemerdekaan sebagai bermuatan politis. Hal itu menurut mereka upaya pemerintah Indonesia untuk menekan gerakan kemerdekaan.
Dalam hal upaya memperpanjang Otsus itu, kepada RNZ, Benny Wenda juga mengatakan tidak akan tunduk kepada RI. Benny Wenda yang didukung oleh gereja-gereja di Papua juga menghimbau Presiden Jokowi agar segera menarik militernya.
