Dalam kesempatan deklarasi (1/12/2020) mereka juga berkesempatan mengibarkan bendera Bintang Kejora yang sejauh ini sangat dilarang keras NKRI sejak 1961. Papua Barat kaya dengan suku, mereka memiliki 250 suku.
Mau tak mau jajaran pemerintah Indonesia harus fokus dan terpecah terkait makar ini. Karena pemerintah Indonesia saat ini masih dipusingkan oleh masalah Habib Rizieq Shihab yang belum selesai, jajaran pemerintah dari mulai Presiden Jokowi, Panglima TNI, Menko Polhukam, hingga Kapolri harus mencari solusi untuk mengatasi masalah ini.
Jangan sampai Papua Barat menjadi sama dengan Timor Timur yang lepas dari cengkeraman NKRI.
Kondisi ini juga disindir oleh Anggota DPR RI Fadli Zon. Dalam akun Twitternya, petinggi Gerindra itu mengatakan Benny Wenda jelas-jelas sudah menantang NKRI, koq masih sibuk ngurusin Habib Rizieq Shihab? Rabu (2/12/2020).
Jika di atas Gatot Nurmantyo mengatakan tidak ada Revolusi Akhlak, alias pemerintah gagal dalam menerapkan sila ke 2 Pancasila, maka lebih jelas lagi Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Revina Shamdasani, mengatakan telah terjadi sejumlah kasus HAM.
Menurutnya, TNI telah membunuh pendeta Yeremia Zanambani. Pada tanggal 23 Nopember lalu ada seorang remaja yang berusia 17 tahun ditembak mati aparat keamanan dan seorang lainnya terluka.
Pada September dan Oktober, dalam suatu bentrokan, ada 6 pekerja gereja dan 2 anggota pasukan keamanan yang terbunuh.
Bukan hanya sampai di situ, kekerasan lainnya di Papua Barat ini juga semakin marak terjadi.
"HAM" lainnya, menurut Shamdasani, adalah ditangkapnya hampir 40 orang yang melakukan unjuk rasa pro kemerdekaan.
Keinginan berdiri sendiri juga didorong oleh muka orang Papua yang berlainan dengan orang-orang Indonesia secara umum. Fisik orang Papua mirip dengan orang-orang dari wilayah Papua Nugini, Vanuatu, Fiji, Solomon Islands, dan Kaledonia Baru.
"Dengan kemerdekaan ini, maka kami tidak akan tunduk kepada Indonesia," kata Benny Wenda menyambut deklarasi 1 Desember 2020.
