Mohon tunggu...
Rudy W
Rudy W Mohon Tunggu... Lainnya - dibuang sayang

Ngopi dulu ☕

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Timor Leste bagi Para Politisi Masih Jauh dari Cerita yang Selesai

22 November 2020   10:05 Diperbarui: 22 November 2020   10:13 294
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bahkan jika dihitung-hitung selama dua lusin tahun (1975-1999) lebih dari 250.000 nyawa hilang yang disebabkan karena bentrokan, penyakit, dan kelaparan.

Tiga tahun setelah referendum, Timor Timur resmi diakui sebagai sebuah negara pada 20 Mei 2002.

Indonesia saat itu masih belum rela melepaskan Bumi Lorosae, mereka tidak ingin benar-benar melepaskan seluruhnya "Si Anak Hilang".

"Si Anak Hilang" julukan ini disebut Soeharto, Presiden RI ke 2, karena Timor Timur dijajah oleh Portugis, berbeda dengan mayoritas wilayah lainnya di Indonesia yang dipengaruhi Belanda.

Indonesia tenyata masih memperhitungkan aset-asetnya di Timor Timur. Dalam kesempatan kunjungan Presiden Timor Leste ke Indonesia pada 2 Juli 2002, Indonesia dengan serius membicarakan aset-asetnya yang masih tertinggal di Timor Leste. 

Aset-aset yang dimaksud adalah kabel telekomunikasi, fasilitas listrik, gedung perkantoran, jalan-jalan, sampai kepada aset pribadi.

Indonesia saat itu mendesak untuk diijinkan menurunkan tim untuk menghitung berapa nilai aset yang dibangun Indonesia selama kurun 1975-1999 masa pendudukan.

Bahkan Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Hasan Wirayuda, mengatakan jika isu itu adalah isu utama yang dibicarakan dengan Presiden Timor Leste. Bukan sekali dua kali saja Indonesia membicarakan isu tersebut dengan Otoritas Transisi PBB di Timor Timur. Namun belum juga berhasil.

Sejumlah pihak menyebutkan jika klaim itu tidaklah masuk akal. Mereka menyebutkan jika Indonesia ingin mengalihkan isu pelanggaran HAM yang dilakukannya kepada rakyat Timor Timur.

Mereka beralasan, ketimbang memberikan aset kepada Timor Timur, Indonesia sudah jauh lebih banyak memberikan kerugian. Banyak penduduk Timor Timur yang mengalami kekerasan dan kehilangan nyawa dan sejumlah kerusakan lainnya.

Taufan, dari PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), sebuah LSM di Jakarta, mengatakan isu untuk mengklaim aset-aset di Timor Timur adalah upaya para politisi yang ingin menghindari tanggungjawab pelanggaran HAM yang dilakukan di Timor Timur.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun