Mohon tunggu...
Rudy W
Rudy W Mohon Tunggu... Lainnya - dibuang sayang

Ngopi dulu ☕

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kenaikan UMP DKI 2021 Disebut Anies Adil, Tepatkah?

3 November 2020   09:01 Diperbarui: 5 November 2020   22:02 188
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Jika pun ada perusahaan yang mampu membayar lebih maka itu dapat dirundingkan antara pengusaha dengan pekerja. Dengan demikian, maka tidak ada perusahaan yang merasa berat karena harus melunasi kenaikan UMP tersebut.

Subchan mengkhawatirkan jika UMP kebijakan Anies tetap dilaksanakan maka bakalan terjadi gelombang PHK besar-besaran yang tidak diinginkan.

Selain kepada DKI Jakarta, APINDO juga mengemukakan kekecewaan nya kepada sejumlah daerah lainnya yang menaikkan UMP 2021. Daerah-daerah yang dimaksud antara lain Sulawesi Selatan, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

APINDO menilai kebijakan yang diambil seharusnya mengatasi krisis bukannya semakin memperparah kondisi. "Bukan malah mengambil keputusan sendiri yang tidak mendasar," kata Sukamdani.

Menurut APINDO, pihaknya sudah mengalami penurunan pendapatan akibat Covid-19, kenaikan UMP akan semakin memperparah dan memicu gelombang PHK besar-besaran.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun