Masakan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim nya yang terbesar di dunia kalah dari Brasil dan Australia yang notabene mereka mayoritas beragama Kristen?
Berbicara soal pasar, ternyata kedua negara yang disebutkan di atas, yaitu Brasil dan Australia malah mengalahkan Indonesia dalam pangsa produk halal.
Global Islamic Economic Report 2019Â menempatkan Brasil di posisi puncak eksportir makanan dan minuman halal senilai 5,5 miliar USD. Sedangkan Australia di posisi kedua senilai 2,4 miliar USD.
Pengakuan kalahnya kita dari Brasil dan Australia itu dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Webinar "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia", di Istana Wakil Presiden, Sabtu (24/10/2020).
Untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia, menurut Ma'ruf Amin, maka perlu langkah yang strategis secara kolaboratif dan simultan dari pihak-pihak kepentingan yang terkait.
Mantan Ketua PBNU itu menjelaskan pada tahun 2030 penduduk Muslim di dunia akan mencapai 2,2 miliar jiwa, dengan demikian, ke depannya produk-produk halal ini bakal semakin diminta oleh pasar global.
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin mengajak semua pemangku kepentingan terkait menjadikan negara kita bukan saja sebagai konsumen produk-produk halal tersebut tetapi juga menjadi eksportir terbesar di dunia.
Inilah apa yang dimaksudkan Ma'ruf Amin dengan pernyataannya bahwa Indonesia selama ini cuma menjadi tukang stempel produk halal dunia.
Sebagai contoh, Ma'ruf Amin menjelaskan fakta-fakta berikut ini.Â
Sebagai negara dengan hampir 90 persen penduduknya Muslim, pada tahun 2018 saja negara kita mengonsumsi 10 persen pangsa produk halal dunia (atau sekitar 214 miliar USD). Dengan demikian Indonesia merupakan importir terbesar produk halal di antara negara-negara yang mayoritas Muslim.
"Ini berarti Indonesia hanya menjadi tukang stempel, sangat disayangkan," kata Ma'ruf, Sabtu (24/10/2020).
Jika pada tahun 2018, konsumsi produk halal dunia mencapai 2,2 triliun USD, maka pada tahun 2014, jumlah tersebut diprediksi menjadi setidaknya 3,2 triliun USD.
Lantas apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menjadikan Indonesia menjadi negara pengekspor terbesar produk halal ini?
Salah satunya, menurut Ma'ruf, adalah dengan mendorong terciptanya banyak KIH (Kawasan Industri Halal) dari yang sudah ada dan yang akan dikembangkan saat ini.
Amin menyebut-nyebut saat ini sudah ada dua kawasan yaitu SAFE n LOCK Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan Modern Industrial Estate di Serang, Banten.
Amin mengatakan saat ini sudah ada 6 kawasan lagi yang tengah mengajukan izin dari Kementerian Perindustrian untuk membuka KIH. Wapres meminta agar Menperin segera memproses permintaan tersebut.
Nantinya, ke semua KIH tersebut selain untuk pasar dalam negeri sekaligus juga untuk diekspor ke negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim.
Kabar menggembirakan datang dari Kementerian Keuangan terkait pengembangan KIH ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata turut mendukung pengembangan produk halal ini.
Bagaimana bentuk dukungan dari Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik ini?
Dalam hal ini, Sri Mulyani bakal memberikan sejumlah insentif berupa tax allowance dan tax holiday jika industri produk halal tersebut dibuat di KIH. Selain itu, keringanan bea cukai juga dihadiahkan untuk bahan-bahan baku yang diimpor.
Sri Mulyani juga menguraikan sampai saat ini Indonesia setidaknya mempunyai 10 produk andalan yang potensial setara nilai 229 juta USD. Ke 10 produk yang banyak diminati oleh penduduk di negara Muslim itu dapat disebutkan di antaranya makanan bayi, kopi, biskuit, dan kue, dan lainnya.
Diakui, hingga saat ini ke 10 jenis produk itu sudah diekspor ke 29 negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Bukan hanya sampai disitu, negara-negara lainnya juga bakal dirambah.
Selain insentif pajak seperti yang sudah disebutkan di atas, bentuk dukungan lainnya yang disumbangkan Kementerian Keuangan adalah dengan memberikan bonus pengurangan pajak untuk perusahaan yang yang mengadakan jadwal penelitian, pengembangan, dan pelatihan.
Berkaitan dengan Undang-undang Cipta Kerja yang ramai diperbincangkan belakangan ini, Sri Mulyani juga mengatakan akan memberikan insentif bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
Bentuknya adalah dengan membuat PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Dalam PMK nanti biaya sertifikasi halal UMKM 100 persen akan ditanggung pemerintah. Sertifikasi halal produk-produk UMKM ini nanti tarifnya nol rupiah.
Tentu nantinya, UMKM yang mengajukan produknya akan diperiksa dulu oleh lembaga-lembaga resmi yang kompeten. Upaya-upaya di atas adalah road map Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024 mendatang.
