Staf Khusus Menteri BUMN Menilai Ahok Kurang "Ngopi-ngopi"

Ahok seharusnya ngopi-ngopi dengan para direktur utama. Hal tersebut diungkapkan oleh Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, mengomentari sikap Ahok yang marah-marah dan diketahui khalayak ramai.

Menurut Arya, Ahok seharusnya mengadakan pendekatan dengan direksi untuk membicarakan perihal kebijakan strategis.

"Mungkin mereka (direksi) dan Komut jarang ketemu, jadi seharusnya mereka ngopi-ngopi," kata Arya.

Seperti diketahui, Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama ramai diberitakan di media karena marah-marah soal direksi Pertamina yang sukanya melobi Menteri dan suka membuat utang.

Ahok menemukan dan uring-uringan soal gaji seorang pejabat Pertamina. Si pejabat itu masih menerima gaji besar, Rp 75 juta kendati dia sudah tidak bekerja lagi.

"Seharusnya besarnya gaji kan sesuai dengan kinerjanya. Masa ini, jabatannya sudah dicopot, dia masih tetap terima gaji, besar lagi. Masa tidak ada pekerjaan pun masih digaji," 

Ahok juga membuka borok BUMN itu dengan mengatakan direksi pelat merah itu adalah titipan kementerian. "Ada pergantian direksi pun saya tidak diberi tahu," ujar BTP.

Gusar Ahok lainnya adalah soal kilang minyak baru yang sampai saat ini belum juga dibangun padahal banyak investor yang berhasrat ingin join dengan Pertamina.

"Kalau meeting nanti akan saya tanyakan kepada direksi kenapa banyak tawaran dari calon investor yang ditolak. Mengapa tawaran itu kalian diamkan saja, kenapa seperti ini. Bakal saya audit nanti," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain itu pria berusia 54 tahun itu mengatakan keberadaannya sebagai Komisaris Utama di migas ini mengganggu keharmonisan dalam perusahaan.

Utang yang semakin membengkak di migas ini juga tak luput dari sasaran kemarahan mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Lebih lanjut BTP mengatakan BUMN itu bobrok dan lebih baik badan ini dibubarkan saja.

"Kementerian BUMN sebaiknya dibubarkan saja sebelum Pak Jokowi turun tangan langsung," kata Ahok.

Fajriyah Usman, Vice President Corporate Communication Pertamina, buka suara soal kritikan yang dilontarkan "bos" Ahok.

Fajriyah mengatakan kritikan BTP itu akan dianggap sebagai masukan untuk perbaikan dalam tubuh Pertamina ke depannya nanti.

"Kami hargai Pak Ahok dimana tugas Komisaris adalah melakukan pengawasan," tutur Fajriyah.

Menurutnya, kecaman yang diutarakan Ahok itu sejalan dengan restrukturisasi perusahaan yang yang tengah dijalankan direksi supaya Pertamina menjadi lebih kompetitif, adaptif, dan cepat.

"Kalau ada proyek atau hutang, itu tidak perlu ada persetujuan komisaris. Nanti kan bisa dilihat dari audit, jika ada proyek yang tidak benar maka dapat dihentikan. Apalagi proyek yang strategis di bawah kewenangan Komut," tutur Arya.

Arya mengharapkan BTP bisa berkomunikasi dengan baik dengan direksinya. Jika ada masalah selesaikanlah secara internal. Jangan diumbar ke publik.

"Setiap bulan kami berkomunikasi dengan Komut dan Dirut, bahkan ada momen khusus membahas kebijakan-kebijakan strategis," katanya.

Mengenai umbaran Ahok soal BUMN dibubarkan, Arya angkat bicara bahwa yang penting menurutnya antar BUMN sekarang ini harus saling inline.

Ramai-ramai kritikan khususnya tentang Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan ternyata didengarkan oleh Erick Thohir, bos BUMN.

Seusai BTP membuka aibnya sendiri, Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok mengadakan pertemuan. Tertutup. 

Keduanya, Ahok dan Erick Thohir terlihat berfoto bersama sembari mengenakan masker.

Dalam sua tersebut, BTP dikabarkan menyampaikan sejumlah kritik dan masukan kepada mantan bos Inter Milan itu perihal transformasi BUMN.

"Tadi saya bertemu dengan Pak Erick, kritikan dan masukan saya diterima dengan baik oleh Pak Erick. Dan saya juga akan memelihara pesan dari Pak Erick untuk menjaga team work  (membangun tim yang kuat) dan terus menjalankan transformasi BUMN," ujar BTP.

Saya tertarik dengan tanggapan dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. 

Dilansir dari kumparan.com, Kamis (17/9/2020), Fahri Hamzah menyindir Erick Thohir dan BTP yang dianggapnya sama-sama mengerjakan sesuatu yang bukan bidang tugasnya. Keduanya sudah nyasar.

Dalam struktur BUMN ukuran negara, Fahri mengatakan pemegang saham BUMN adalah Menteri Keuangan, lalu dikuasakan kepada Menteri BUMN. 

Sedangkan struktur BUMN untuk ukuran perusahaan, Komut seharusnya berfungsi sebagai pengawas harian, sedangkan Direktur Utama adalah pelaksana harian.

"Erick Thohir dan BTP sudah sama-sama nyasar," ujar Fahri. Erick nyasar untuk ukuran negara, sedangkan Ahok nyasar untuk ukuran korporasi.