Dengan mengungkap dugaan kekerasan HAM, menurut Usman, Indonesia menunjukkan komitmen dalam mengamalkan Pancasila.
Indonesia seharusnya mendukung, bukan malah memberi sanksi.
Oleh karenanya Amnesty International Australia dan Indonesia mendesak pemerintah Indonesia membatalkan hukuman finansial tersebut.
Sementara itu, Paulus Suryanta Ginting, seorang aktivis untuk Papua, mengonfirmasi tuntutan pengembalian dana LPDP itu adalah upaya pemerintah untuk menakut-nakuti.
"Berkesan menakut-nakuti terhadap penerima LPDP lainnya untuk mengkritik pemerintah," tutur Suryanta.
Bukan dari dua orang yang disebutkan di atas saja, LPDP juga menjadi trending topic di media sosial dan LPDP mendapat banyak kecaman dari warganet.
Lebih dari 20 ribu cuitan yang mengecam LPDP.
Tujuannya bukan minta duit...
Aktivis berdedikasi malah ditekan...
Dan banyak lagi warganet yang tidak terima dan LPPD dinilai tebang pilih dalam memperkarakan soal beasiswa.
