Relawan Minta Jokowi Reshuffle Kabinet 9 September, Ini Alasannya

Informasi yang disampaikan pada Minggu (30/8/2029) oleh Ali Nugroho, Ketua Umum Barak Join (Barisan Penggerak Rakyat Jokowi-Amin) tentang siapa saja Menteri yang bakal direshuffle atau dirotasi cukup menarik perhatian publik.

Ali mengatakan ada tiga Menteri yang bakal dicopot jabatannya dan digantikan dengan yang lainnya dengan alasan tertentu.

Ketiganya Ali menyebutkan nama-nama seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Selain nama-nama itu, Ali juga menyebutkan nama Luhut Binsar Pandjaitan yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurut Ali, nama Luhut dicoret di kertas yang dikantongi Jokowi, tetapi dia akan tetap menjadi Menteri. Dengan kata lain Luhut cuma dirotasi dan menjadi Menteri sekelas Menko.

Apa alasan yang mendasari prediksi Barak Join tersebut?

Seperti diketahui, kemarahan Presiden pada Sidang Kabinet beberapa bulan lalu dikarenakan adanya beberapa pembantunya yang bekerja kurang maksimal dan memuaskan terkait penanganan pandemi Covid-19,  menyebabkan Jokowi ingin menggunakan hak prerogatif nya.

Angin berhembus kencang, sempat beredar beberapa nama di seputaran siapa saja nama-nama yang bergulir (yang bakal diganti, dirotasi, atau pun penggantinya). Namun, perombakan yang menarik perhatian itu masih tertunda.

Survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga menunjukkan kalau masyarakat ingin mengadakan reshuffle. Kepuasan mereka kepada pemerintah cenderung menurun.

Survei Charta Politica pada Pebruari 2020 memperlihatkan kepuasaan masyarakat kepada pemerintah pusat mencapai 70,7 persen.

Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif CPI (Charta Politica Indonesia) menjelaskan kepuasan pada angka 70,7 pada Pebruari itu anjlok di bulan Mei menjadi hanya 58,8 persen.

Barak Join mengharapkan Jokowi segera melakukan perombakan kabinet jangan hanya menunggu sampai usia kabinet nya nanti genap berusia dua tahun.

Ali berpendapat semangat Presiden Jokowi untuk keselamatan bangsa dan negara terkena batu sandungan dari beberapa pembantunya yang dinilai hanya menjalani tugas sehari-hari yang rutin saja.

"Beberapa kali Jokowi menegur dan menasehati para pembantunya yang lalai sampai-sampai mengancam bakal memakai hak prerogatif nya yaitu mengadakan reshuffle kabinet. Kendati itu merupakan hak prerogatif beliau, namun itu bukan berarti keinginan publik diabaikan begitu saja," ujar Ali

Ali Nugroho sendiri mengusulkan perombakan kabinet itu pada tanggal 9 September 2020. Mengapa demikian?

Ali menjelaskan tanggal kelahiran Jokowi adalah 21 Juni 1961 pada hari Rabu Pon. Tanggal 9 September mendatang ini juga Rabu Pon.

Itu alasan mengapa informasi yang muncul di media pada Minggu (30/8/2020) itu cukup menarik perhatian. Benar adanya reshuffle?

Barak Join menilai Erick Thohir cuma berkoar-koar saja di media sosial, namun pada kenyataannya, Erick gagal memberikan dampak kesejahteraan dan kemajuan ekonomi  kepada masyarakat lewat BUMN.

"Memang Menteri yang cuma berkoar-koar saja sebaiknya dicopot atau dirotasi saja oleh Pak Jokowi," kata Ali.

Kendati Sofyan Djalil Menteri yang berpengalaman karena memangku jabatan dari Presiden ke Presiden lainnya, namun malah justru terjadi banyak konflik kasus agraria.

"Yang diganti cuma tiga itu, yang lain kebanyakan dirotasi," jelas Ali.

Arief Poyouno, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, juga mengonfirmasi angin semakin kencang berhembus bakal adanya reshuffle.

Bahkan Arief mengakui telah mendengar informasi jumlah Menteri yang bakal diganti.

Sementara itu, dalam kesempatan kunjungan ke Kantor Redaksi tvOne, Jum'at (28/8/2020), di area Pulo Gadung, Jakarta Timur, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), Ketua Umum Partai Demokrat, sempat ditanyakan mengenai kabar reshuffle yang muncul ke permukaan beberapa waktu lalu itu.

Menurut AHY, reshuffle bukan hanya sekedar pengalihan isu, pemerintah sebaiknya memenuhi harapan masyarakat yaitu menangani masalah pandemi Covid-19.

AHY menjelaskan, siapa pun yang nanti bakal duduk di kabinet haruslah orang yang tepat. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan apakah ada kemungkinan kader Partai Demokrat bakal diangkat menjadi Menteri?

Sebanyak 64,8 persen responden CPI juga sepakat jika Jokowi mengadakan reshuffle.

"Kepercayaan publik kepada kinerja pemerintahan terus melemah, itulah sebabnya reshuffle kabinet sudah terpenuhi indikatornya," politikus Golkar Agun Gunandjar.

Menurut Agun, indikator itu terlihat dengan tidak adanya koordinasi antar kementerian yang baik. Beberapa Menteri yang diberi tugas tidak bisa menyerap anggaran.

Bagaimana sikap menanggapi keinginan masyarakat ini, Jokowi makin terpojok?