Sempat saya baca, seorang ibu yang berusia 72 tahun bernama Nella, mengatakan ia sih tidak keberatan dengan kenaikan itu, asal kenaikannya jangan tinggi-tinggi. Ia dan suaminya sudah mendaftar BPJS sejak tahun 2016, dan sampai sekarang sudah menjalani operasi beberapa kali dengan gratis. "Saya merasa tertolong, kenaikan tak masalah, karena nanti berpulang kepada kita sendiri yang merasakan manfaatnya," kata Nella di RSUD Pasar Minggu sembari menunggu suaminya yang sedang menjalani rawat inap.
Sementara yang kontra, seorang pria berusia 48 tahun (lupa namanya), ia mengatakan sama sekali tidak setuju dengan kenaikan iuran. Sebagai seorang pedagang kecil, selama ini ia harus membayar iuran untuk seluruh anggota keluarganya.
Beberapa pihak berpendapat kenaikan iuran JKN-KIS tidak dapat memecahkan masalah secara total, paling-paling cuma hanya bisa mengurangi peliknya masalah itu.Â
Ya, upaya pemerintah untuk menyehatkan kehidupan bangsa sekalian tidak memberatkan keuangannya merupakan masalah sulit. Salah satu masalah yang tentunya harus dicarikan jalan keluarnya.
Lima menteri bertemu bahas BPJS
Sementara itu, Jum'at (2/8/2019) lima Menteri terkait berkumpul mengadakan pertemuan untuk membahas masalah BPJS.
Rapat itu berlangsung sejak pukul 13.00 dan berakhir sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat.
Kelima menteri yang hadir itu adalah Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nina F Moeloek, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Saat ditanyakan wartawan, iuran bakal naik? Kelima menteri itu bungkam. Mensos Agus hanya menjawab, "nanti saja,". Sedangkan Menkeu Sri dan Menkes Nina bahkan tidak menanggapi pertanyaan yang diajukan, dan ketika coba didekati, mereka buru-buru masuk ke mobil masing-masing. Menko PMK Puan cuma menjawab singkat, "nanti saja, dijelaskan,".
Hanya Menteri PPN/Bappenas Bambang yang memberikan jawaban yang cukup memuaskan. "Tidak membahas kenaikan iuran, rapat hanya membahas soal penanganan peserta yang menunggak pembayaran," jawab Bambang.
Dan ketika ditanya apakah pemerintah bakal tetap membantu keuangan BPJS Kesehatan, Bambang mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus dulu membenahi sistem kepesertaan.
