Poyuono Mengajak Pendukung Prabowo Menolak Pajak

Arief Poyuono bikin berita lagi. Minggu lalu, terjadi perang kata-kata antara Arief Poyuono dengan Partai Demokrat.

Arief Poyuono mengatakan Demokrat jangan mencla mencle, cepat saja hengkang dari Koalisi Prabowo. "Mau mundur saja kayak undur-undur", kata Wakil Ketum Gerindra itu.

Kebencian Arief Poyuono tidak berhenti sampai disitu saja. 

"Apa yang dikatakan Poyuono itu ngaco," kata jubir TKN Ace Hasan Syadzily, Rabu (15/5/2019). Ace mengatakan itu sebagai tanggapan Arief yang mengajak pendukung Prabowo agar tidak mengakui pemerintahan hasil Pemilu 2019. 

Bukan itu saja, Arief juga menyerukan massa pendukung 02 untuk menolak membayar pajak.

"Yang jelas, negara lain juga tidak akan mengakui hasil Pilpres 2019," kata Arief, Rabu (15/5/2019).

"Massa yang sudah memilih 02 tidak usah mengakui pemerintahan hasil Pemilu 2019. Hal tersebut antara lain bisa diwujudkan dengan tidak usah membayar pajak," ujar Poyuono.

Poyuono mencontoh Megawati Soekarnoputri yang melawan rezim Soeharto sama seperti situasi sekarang ini. Anggota DPR RI dan koalisi tidak usah ikut membentuk DPR RI 2019-2024, itu juga salah satu cara tidak mengakui pemerintahan.

Menurutnya, hasil Pilpres 2019 tidak mempunyai legitimasi. Oleh karenanya dia menghimbau masyarakat agar diam saja, jangan mengkritik kepada pemerintahan yang inkonstitusional. "Itu penting supaya sistem demokrasi adil, bersih, dan jujur," kata Poyuono.

Oleh karenanya, Poyuono mengajak masyarakat untuk memboikot pemerintah hasil Pilpres 2019.

Ace memandang pernyataan Poyuono yang mengajak masyarakat tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019 sebagai sesuatu yang sangat disesalkan karena hal tersebut sudah melabrak prinsip demokrasi. "Prinsip demokrasi itu kan, siap menang siap kalah,"

Lebih lanjut Ace menyatakan apa yang dikatakan Poyuono agar tidak membayar pajak sebuah pelanggaran hukum. Prabowo sendiri mengatakan agar penerimaan negara ditingkatkan. Bawahannya malah menghimbau untuk menolak bayar pajak. "Ini berbahaya," kata Ace.

Sementara itu sikap Partai Demokrat yang tak mau terlibat dengan sikap penolakan 02 terhadap hasil Pemilu 2019 mendapatkan pujian dari Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua TKN Jokowi.

"Itu langkah yang patut kita hargai," kata politisi PKB ini.

Menurut Karding, parpol Koalisi Prabowo sebetulnya menerima hasil pemilu. Ia menyarankan agar parpol yang tidak menerima hasil pemilu agar anggota DPR nya jangan dilantik.

Ajakan Poyuono untuk tidak membayar pajak dinilai oleh Partai Gerindra sebagai pendapat pribadi Poyuono. "Pernyataan Poyuono tidak mewakili partai," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Kamis (16/5/2019).

"Tidak bayar pajak, berarti tidak dapat menikmati layanan publik," kata Yustinus Prastowo, seorang pengamat pajak.

Pernyataan Yustinus itu menanggapi seruan Poyuono agar masyarakat pendukung Prabowo tidak membayar pajak. Menurut Yustinus UU tentang pajak mengatur bagi siapa yang tidak melunasi kewajibannya membayar pajak yang harus dilunasi dapat dibui hingga 6 tahun ditambah denda 4-6 kali lipat pajak terutang.

Lebih jauh, Yustinus mengatakan pemerintah tidak peduli apa alasan tidak tidak melunasi kewajiban membayar utang pajak. "Jika tidak bayar, ya ada sanksinya," ujarnya. Yustinus menyebut UU KUP 2007 Pasal 39.

Jika seseorang tidak kena pajak, atau menolak bayar pajak setelah diperiksa atau diselidiki, maka itu sudah melanggar hukum.

Adalah kemudian, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menuduh Poyuono yang menyerukan untuk menolak pajak berkesan membakar suasana.

Poyuono juga dituding telah merusak citra dengan usiran yang ditujukan kepada Demokrat untuk hengkang dari Koalisi Adil Makmur.

"Harus kita bakar dong semangat masyarakat," jawab Poyuono. "Saya kan ahlinya bakar membakar"

Senada, Poyuono mengatakan untuk apa membayar pajak kalau hasil pemilu berasal dari kecurangan. Kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu ini apalagi dibiayai oleh para perampok kekayaan Indonesia. Kata Poyuono. "Saya memang ahli bakar rokok, bakar perampok uang rakyat,"