"Jangan ada yang main-main dengan minyak goreng. Itu mempersulit dan merugikan rakyat," kata Jokowi.
Selain itu Jokowi juga mengatakan dalam YouTube Sekretariat Presiden, oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dalam produksi atau pendistribusian migor (minyak goreng) ini agar segera diselidiki dan ditindak oleh aparat yang berwenang.
Jokowi mengatakan itu sehubungan dengan akan dibukanya kembali keran ekspor CPO (Crude Palm Oil), bahan baku minyak goreng, kelapa sawit.
Per tanggal 28 April 2022 atau menjelang Hari Raya IdulFitri 1 Syawal 1443 Hijriah yang lalu Presiden Jokowi mengeluarkan Kebijakan Pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dari seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut dimaksudkan untuk meredam kerusuhan di masyarakat yang mengeluhkan meroketnya harga minyak goreng yang sangat vital untuk rumahtangga.
"Sudah empat bulan masyarakat resah mahalnya minyak goreng. Maka dari itu saya mengeluarkan keputusan melarang ekspor minyak goreng," kata Jokowi pada waktu itu.
Dan memang 7 hari sejak tanggal pelarangan itu harga migor di pasaran sudah menunjukkan penurunan (sampai Rp 20.000).
Pemerintah pun sadar pelarangan ekspor itu ada efek sampingnya. Di antaranya adalah berkurangnya devisa yang kita peroleh, tidak mendapatkan pajak, dan mengganggu upaya menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia.
Indonesia memang negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Banyak negara yang menggantungkan nasibnya kepada Indonesia untuk mendapatkan bahan baku pembuatan minyak goreng itu.
Cukup bingung juga mereka.
