Kementerian Perdagangan menjelaskan penyebab harga minyak goreng fluktuatif mengikuti harga CPO dunia. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan kenaikan harga minyak goreng lebih disebabkan harga internasional yang naik cukup tajam.
"Meskipun Indonesia adalah produsen CPO terbesar, namun kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO," kata Oke.
Dengan entitas bisnis yang berbeda, lanjut Oke, para produsen minyak goreng dalam negeri harus membeli CPO sesuai dengan harga pasar lelang dalam negeri yang mengacu pada harga lelang KPBN Dumai yang juga terkorelasi dengan harga pasar internasional.
Akibatnya, ketika terjadi kenaikan harga CPO internasional, harga CPO di dalam negeri turut menyesuaikan harga internasional.
Kenaikan harga CPO internasional disebabkan karena penurunan pasokan minyak sawit dunia seiring dengan turunnya produksi sawit Malaysia sebagai salah satu penghasil CPO terbesar dunia.Â
Di sisi lain permintaan CPO mengalami kenaikan untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30. Selain itu, perang Rusia-Ukrania juga menyebabkan suplai komoditas minyak nabati lain yang terbatas sehingga banyak negara beralih ke minyak sawit sehingga menyebabkan permintaan CPO meningkat dan harga naik.
Dengan tertangkapnya Mafia Minyak Goreng yang melibatkan "orang dalam" Kemendag, banyak orang yang berkesimpulan bahwa lamanya proses pengungkapan mafia minyak goreng selama ini gara-gara salah satu tersangkanya merupakan "orang dalam" sebagai pembuat kebijakan itu sendiri.
Pejabat Kementerian yang harusnya melakukan pengawasan terhadap tata niaga CPO dan minyak goreng justru menjadi bagian dari permainan mafia.
Akar masalah munculnya kasus suap ini setidaknya disebakan oleh tiga hal.
Pertama, disparitas harga minyak goreng yang di ekspor dengan harga di dalam negeri terlalu jauh.
Kondisi ini pun dimanfaatkan para mafia untuk melanggar kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Jadi tidak ada yang salah dengan kebijakan DMO untuk penuhi pasokan didalam negeri tapi masalahnya di pengawasan.
