Presiden terpilih Prabowo Subianto baru saja mengumumkan susunan menteri-menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Ada 53 menteri dan 56 wakil menteri secara keseluruhan yang akan membantu Prabowo-Gibran menyelesaikan "PR-PR nya" dalam lima tahun ke depan.
Dari keseluruhan, ada 22 menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih itu di bidang perekonomian.
Pembantu presiden di bidang non ekonomi tentunya tidak bisa diabaikan begitu saja.
Namun bagi orang awam menteri di bidang ekonomi tersebut diharapkan dapat menolong mereka memperbaiki standar hidup mereka khususnya meningkatkan daya beli.
Seperti tengah viral saat ini dimana jumlah middle class terus mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 tahun 2019 yang lalu.
Bukti dari terjadinya middle income trap itu dapat terlihat dari data-data munculnya fenomena "makan tabungan" dan deflasi lima bulan beruntun (Mei - September 2024).
Makan tabungan adalah penarikan simpanan masyarakat di Bank secara bergelombang.
Dalam artian mereka terpaksa "menguras" tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sejatinya deflasi bermanfaat dimana dengan penurunan harga-harga tersebut kita dapat membeli barang dengan rupiah yang lebih sedikit.
Namun sayangnya, deflasi kali ini mencerminkan lemahnya daya beli.
Masyarakat menahan uangnya membeli barang.
Setelah resmi memenangkan pilpres 2024 yang lalu presiden terpilih Prabowo Subianto mencanangkan program pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen setahun.
Para pakar ekonomi mengatakan fenomena middle income trap itu bisa diatasi dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencontohkan Korea Selatan yang pernah mengalami middle income trap namun bisa keluar dari kondisi tersebut dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Laju pertumbuhan ekonomi masa pemerintahan Presiden Jokowi tercatat rata-rata berkisar sekitar 5 persen saja.
Analisanya sebagai berikut.
Dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi maka akan tumbuh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pendapatan dari penjualan produknya.
Dengan adanya pendapatan itu, maka perusahaan akan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Tenaga kerja itu akan menerima gaji dan dengan demikian daya beli mereka menguat.
Apapun PR ekonomi suatu negara, fokus harus ditujukan kepada menguatkan daya beli masyarakat.
Namun di tengah upaya tersebut pemerintah juga perlu mengisi kas negara mereka untuk pembangunan.
Melalui pajak salah satunya.
Wacana nya, mulai 1 Januari 2025 pemerintah akan menaikkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen, atau naik 1 persen.
Darimana pemerintah mendapatkan dana?
Sederhananya, jika kita belanja di mart, maka kasir akan memberikan struk yang memuat data-data barang apa, berapa unit, harga satuan, dan jumlah totalnya.
Itupun ditambahkan tulisan PPN Rp.....
Jadi harga barang yang kita beli itu masih harus ditambah lagi dengan PPN.
Semakin besar harga barang itu maka semakin besar pula PPN nya.
Kalau naik tentu PPN yang harus dibayarkan akan semakin berat.
Itu baru PPN saja yang akan menambah beban masyarakat. Belum lagi pungutan lainnya yang konon juga akan diambil untuk memenuhi kas negara di tahun depan.
Mampukah Prabowo-Gibran dan kabinetnya menguatkan daya beli masyarakat?
Kita nantikan saja.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
