Mohon tunggu...
Rudi Irnawan
Rudi Irnawan Mohon Tunggu... pegiat sosial -

Pegiat Sosial

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Mengingkari Langkah Rizal Ramli Sama Saja Mengingkari Nawacita

13 April 2016   23:57 Diperbarui: 14 April 2016   00:54 454
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Blok Masela harus mampu memberi multiplier effect seluas-luasnya, baik dalam hal penyerapan tenaga kerja, penyerapan tingkat kandungan lokal, transfer teknologi, maupun pembangunan industri petrokimia dan lainnya. Dari konsep dan spirit cara pandang RR terkait pemanfaatan sumber kekayaan Alam Blok Masela itu jelas merupakan bagian dari upaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”

Keempat; “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”

Ø   Dalam konteks item keempat agenda nawacita diatas, dapat kita ambil contoh bagaimana langkah RR menyikapi kasus kontrak karya (KK) PT. Freeport. Dengan jelas dan lugas menko RR atas nama pemerintah menegaskan jika pemerintah belum akan membahas perpanjangan kontrak karya PT. Freeport hingga 2019, dan meminta Freeport memenuhi 5 syarat yang diajukan pemerintah, yakni membayar royalti 6 sampai 7 persen, memproses limbah secara benar, melakukan divestasi saham, membangun smelter dan menyangkut kewajiban Freeport terhadap masyakat Papua dan sekitarnya. 

Dengan ketegasan dan kelugasan menko RR tersebut akhirnya pada bulan oktober 2015, Kontrak Karya perpanjangan PT Freeport batal di lakukan. Dan langkah menko RR tersebut jelas sebagai upaya memperkuat posisi negosiasi Negara yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, karena sebagaimana publik ketahui bersama, bahwa perpanjangan kontrak karya (KK) PT. Freeport selama ini tidak terlepas dari lemahnya para pejabat Negara dan bau busuk KKN.

Kelima; “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019”

Ø   Dalam Konteks item kelima ini, salah satu contoh dorongan kebijakan menko RR adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan sosial untuk rakyat nelayan, seperti upaya menko RR atas nama pemerintah mendorong dikeluarkannya kebijakan yang pro kesejahteraan bagi 16 juta nelayan di tanah air yang masih hidup dalam kemiskinan. Kini, secara resmi nelayan dapat menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Keenam; “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya”.

Ø   Contoh langkah menko RR dalam agenda nawacita item keenam tersebut seperti upaya menko RR menginisiasi berdirinya CPOPC (Sawit) atau Dewan Negara-negara Penghasil Sawit. Lembaga ini mirip organisasi negara-negara eksportir minyak (OPEC). CPOPC dimotori Indonesia dan Malaysia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani sawit skala kecil.

Ketujuh; “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.

Ø   Dalam konteks ini, langkah dan kebijkan menko RR dapat kita lihat dari upaya menko RR menggenjot sektor pariwisata dengan Percepatan pembangunan 10 destinasi wisata utama di Indonesia, selain dorongan beberapa pengembangan di daerah potensi pariwisata lainnya, seperti pariwisata berbasis nelayan, dsb. Upaya menko RR ini jelas merupakan salah satu cara Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kedelapan; “Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia”.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun