Jadi jangan harap situasi Kabinet akan adem ayem tanpa dinamika gaduh putih/positif ala RR itu selama Jalan Neoliberal masih dipakai dan penguasa korup masih merajalela.
Sementara bagi kami sebagai rakyat, tentunya sangat berterima kasih kepada RR, Karena kita tahu bahwa RR adalah salah satu ekonom langka, inspiratif, pejabat bersih dan energik di Republik ini yang konsisten dengan karakter petarung dan tidak akan kompromis ataupun bersekutu dengan aktor-aktor korup dan berpaham Neolib.
RR adalah aktivis pergerakan lama yang paham betul pemangku-pemangku kekuasaan hari ini, apa maunya? Apa maksudnya? bagaimana nalarnya?, Dan Bagaimana perilakunya?..
Sementara terkait Gaduh Putih ala RR seperti kegaduhan soal blok Masela dan Freeport, substansinya sudah sangat jelas, kedua isu besar tersebut menjadi cermin pilihan kebijakan Kerakyatan versus Neoliberal.
Hal ini agak berbeda dengan sikap kritis RR soal proyek listrik 35.000 mw dan Rencana pembelian Air Bus Garuda, kami membaca kedua proyek tersebut di sinyalir berpotensi besar terjadinya KKN jika proyek itu terus dipaksakan dengan target rencananya, selain ancaman kebangkrutan dan swastanisasi, maka wajar rencana itu turut serta di kepret RR.
Jadi untuk sebagian politisi dan segelintir elit pejabat negeri ini yang selama ini menggoreng-goreng isu soal gaduh RR, sebaiknya segera paham dan sadar, bahwa sikap kritis RR terkait berbagai proyek yang dikepretnya itu tidak lebih demi perbaikan kondisi bangsa dan rakyat negeri ini agar segera terwujud perubahan kearah yang lebih baik.
Jadi sangat lucu dan sinis ketika ada beberapa elit pejabat dan politisi yang menilai RR itu hanya biang gaduh atau biang kisruh atas manuvernya itu, bahkan ada yang lucu jika menebak-nebak aksi RR itu hanya mencari panggung dan pencitraan saja, tanpa melihat substansi apa yang RR gaduhkan.
Jika kita mau fair dan jujur sebenarnya RR sedang berjuang untuk bangsa dan rakyatnya melalui kewenangan yang di percayakan presiden Jokowi hari ini, RR berkerja keras dan cepat agar Republik ini segera membaik dan ada perubahan, khususnya di mulai dari tata kelola Sumber Daya Alam dan Energi kita yang sudah sangat ribet dan liberal ini.
Jadi sudah sangat jelas, apa yang di persoalkan Wapres Jusuf Kalla kemaren di media terkait kritik kerasnya soal nama Kemenko Kemaritiman yang di belakangnya ada tambahan Sumber Daya, jelas sangat tidak produktif dan substantif, kalau tidak mau dikatakan hanya akal-akalan JK ataupun cara JK menciptakan isu saja.
Wapres JK harus ingat bahwa dalam posisi Wapres itu sebenarnya tidak punya kewenangan untuk berbuat apapun dalam struktur birokrasi pemerintahan kecuali ada intruksi atau keputusan dari Presiden, apalagi ternyata JK selama ini saya menduga belum pernah di buatkan Kepres oleh Presiden Jokowi terkait tugas dan kewenangan pembantu Presiden itu, jadi sampai hari ini sebaiknya JK hanya duduk-duduk saja dulu, minum susu, minum obat, menikmati gaji buta dan nunggu pagi sore waktu jam pulang kantor, tanpa harus mengeluarkan sesuatu yang tanpa petunjuk atau keputusan Presiden. atau jika merasa jenuh kok begitu-begitu doang, ya mundur saja. istirahatlah dirumah.
Sementara terkait sindiran Sudirman Said yang jelas-jelas di tujukan ke menko kemaritiman Rizal Ramli yang mengatakan "Tidak usah berpolemik. Yang pura-pura berjuang untuk rakyat, yang menipu, yang suka mengklaim paling tahu, yang mau coba mengganti investor Masela berhentilah membohongi rakyat. Â Karena suatu saat akan terbongkar niat busukmu,"
