KOALISI dapat didefinisikan sebagai satu jalinan kerjasama yang dibentuk antara dua atau lebih pihak yang berkongsi kepentingan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Ketentuan tentang besaran perolehan jumlah kursi maupun suara sah nasional yang menjadi syarat untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden cenderung selalu berubah setiap kali pelaksanaan pemilu.
Dalam sistem pemilihan presiden dan kepala daerah di Indonesia, seseorang dicalonkan untuk jabatan tersebut oleh sebuah partai politik atau gabungan partai politik. Keberadaan partai politik sampai saat ini setidaknya masih membantu mengurangi tingkat kesulitan memperkirakan perilaku pemilih terhadap calon-calon presiden dan kepala daerah yang akan bersaing dalam pemilihan.Â
Apalagi, partai-partai politik di Indonesia sejak awal sudah menentukan arah dan tujuannya. Ada dua kesamaan platform besar: nasionalisme dan keagamaan.
Menuju Pemilu 2024, sejumlah parpol sudah membentuk koalisi. Itu diawali dengan pembentukan Koaliasi Indonesia Bersatu (KIB), yang diinisiasi oleh Golkar, PAN dan PPP. Parpol lainnya mencoba mengikuti jejak Golkar, PAN dan PPP. Koalisi antara Gerindra dan PKB menyusul kemudian.Â
Deklarasi pembentukan koalisi Gerindra dan PKB ini bahkan dilakukan secara besar-besaran, melebihi deklarasi KIB. Namun, gemuruhnya koalisi kebersatuan Gerindra dan PKB tidak berarti membuat kebersamaan keduanya kokoh. Godaan terus datang. Terkini, Gerindra juga semakin mesra dengan PDI Perjuangan.
Kita sadari bahwa koalisi di antara partai-partai politik masih sangat dinamis, mengingat peta pemilih di Pemilu 2024 diprediksi juga semakin variatif karena tidak ada calon presiden petahana. Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sudah pasti menuntaskan amanahnya pada 2024 tersebut.Â
Inilah yang membedakan Pemilu 2024 dengan Pemilu 2014 atau 2019, yakni tidak adanya calon presiden yang masih menjabat yang kembali menyalonkan diri kembali atau petahana.
Hal ini pula yang membuat peta penyebaran pemilih atau kantong suara semakin bervariasi, yang pada akhirnya menyebabkan juga peta koalisi masih sangat dinamis. Poros kaolisi parpol untuk Pilpres 2024, misalnya, tentunya mempertimbangkan tiga jenis pemilih. Yakni, pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi, pemilih yang moderat, dan pemilih yang kurang puas terhadap kinerja Jokowi.
Mengacu pada aspek perekrutan tiga kantong suara itulah, koalisi di antara parpol juga terus berkembang. KIB masih mencari pendamping lain dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disebut-sebut segara bergabung. PSI memang hasil pencarian dari Golkar, tetapi bukan berarti PAN dan PPP bakal menepisnya.Â
Mempertimbangkan kantong suara PSI yang mayoritas pemilih milenial, generasi Z yang termasuk kalangan wiraswasta muda, KIB tentu memandang bergabungnya PSI akan memperkuat basis suara mereka. Baik untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak.
Demikian dengan pandangan Gerindra. Prabowo Subianto dan para pengurus teras Gerindra sangat mungkin masih belum puas dengan hanya menggandeng PKB. Apalagi, tidak ada klausul dalam kebersamaan mereka untuk tidak bisa bekerja sama dengan parpol lainnya. Dalam hal ini Gerindra tentunya sulit menolak 'pinangan' dari PDI Perjuangan. Disebut pinangan, karena yang tampaknya lebih agresif melakukan pendekatan adalah PDIP.
Banyak yang menyebut bahwa manuver politik Puan Maharani ke Gerindra bisa saja membuka peluang baru koalisi antara PDIP-Gerindra di luar koalisi yang sudah terbentuk dengan PKB. Dalam pandangan penulis, jika pertemuan Puan dengan Prabowo ini membuahkan hasil koalisi, maka akan banyak mengubah konstelasi koalisi yang saat ini telah terbentuk.
Dalam hemat penulis, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Sudah menjadi rahasia umum kalau Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri, menginginkan Puan sebagai penerusnya, mencoba menjajaki peluang maju di Pilpres 2024. Dan untuk saat ini, Prabowo dari banyak survei menunjukkan elektabilitas tinggi.
Penulis berpendapat, bila koalisi ini terbangun, maka akan banyak perubahan konstalasi koalisi yang saat ini sudah terjalin. Bisa jadi PKB juga akan berpikir ulang, mengingat PKB sedang hangat hangatnya berharap jika ketua umumnya, Muhaimin 'Cak Imin' Iskandar menjadi cawapres bersama Prabowo. Dalam Rakernas Gerindra, Prabowo sudah dideklrasikan sebagai capres, dengan Cak Imin sebagai alternatif calon pasangannya.
Bakal kesalnya PKB sangat mungkin, mengingat koalisi Gerindra dan PDIP memiliki sejarah yang berakhir dengan perjanjian Batutulis. Artinya, kemesraan Gerindra dengan PKB bisa saja segera luntur. Kubu PKB tentunya masih belum lupa adanya kenangan manis antara koalisi PDIP dan Gerindra dulu.
Apalagi jika mengingat bahwa di awal-awal isu pencapresan 2024 mulai menguat, sudah santer beredar bagaimana PDIP dan Gerindra akan kembali bersama di 2024. Mengenai siapa presiden dan siapa wakil presiden bisa dibincangkan kembali. Apakah Prabowo-Puan, atau sebaliknya, Puan-Prabowo.
Dalam hemat penulis juga, mungkin juga pertemuan Prabowo dan Puan merupakan komunikasi politik biasa. Ini karena Puan juga akan melanjutkan pertemuan ke ketua umum partai lain, seperti Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Kendati demikian, jika masyarakat menilai manuver Puan ke Prabowo ini cukup spesial, karena kembali diwacanakan melihat realitas yang ada saat ini.
Juga karena mengingat hasil survei terhadap elektabilitas Puan memang masih jauh dari harapan, sedangkan Prabowo cukup tinggi di beberapa survei. Dengan kondisi itu, PDIP saat ini masih memberikan sinyal bahwa Megawati meminta Puan mencoba dahulu bermanuver, sambil menunggu waktu yang tepat, menentukan posisi Puan.
Dari sisi Cak Imin, ketum PKB bisa saja tetap diajak bersama, jika koalisi Gerindra dengan PDIP jadi prioritas. Walaupun pastinya ada suara penolakan di antara  pendukung Cak Imin, tetapi penulis berpendapat Cak Imin akan bisa menerima itu.
Dalam hemat penulis, Cak Imin karakter politisi tulen, yang artinya belum bisa dipegang juga, karena politik apapun masih bisa terjadi, termasuk ketika pilihan Prabowo memilih Puan dalam paket capres-cawapres koalisi.
Dalam posisi saat ini sebenarnya semua kemungkinan masih bisa terjadi. Bahkan bila koalisi parpol dengan kombinasi capres yang ditawarkan pun, masih bisa kemungkinan berubah. Termasuk nama nama lain yang sekarang elektabilitasnya tinggi namun tidak memiliki dukungan partai, seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Bagaimana dengan KIB? Kemungkinan KIB masih melakukan manuver, seperti halnya Gerindra, memang tidak tertutup. Pendekatan yang dilakukan Golkar ke PSI bisa menjadi contoh. Namun, KIB sendiri terkesan tidak grasa-grusu seperti Gerindra. Ini selaras dengan pernyataan Airlangga Hartarto, di mana KIB bersiap menghadapi Pemilu dengan melakukan hal-hal baik.
KIB memulai menghadapi Pemilu, khususnya Pilpres 2024, dengan hal baik di mana mereka mendaftar ke KPU secara bersamaan pada hari Rabu, 10 Agustus. PSI juga mendaftar di hari yang sama. Airlangga mengingatkan, hari pemungutan suara Pilpres, yakni 14 Februari, juga hari Rabu. Jadi, KIB memulai dengan hal-hal yang baik dan sama.
Menurut Airlangga, KIB akan mendorong Pemilu 2024 supaya menjadi Pemilu untuk adu ide dan gagasan, baik di dalam Pileg maupun Pilpres. Ia mengutip ucapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, yang menyebut Pemilu adu ide dan gagasan adalah politik yang cerdas.
Hal itu dilakukan atas dasar cita-cita Indonesia pada 2035 menjadi negara maju. Menurut Airlangga, untuk mencapai tujuan tersebut, syaratnya adalah kebersamaan. Karena Indonesia kata Airlangga adalah negara yang besar, lanjut Airlangga, sehingga tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama dan secara inklusif.
Indonesia ini besar, oleh karena itu kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bisa bekerja bersama, dan kita harus secara inklusif menata negara ini, dan tentu periode 2024 adalah krusial, makanya kita butuh lebih banyak pemikiran agar kita menjadi selamat, menjadi negara yang maju nanti, itu yang selalu disampaikan Airlangga Hartarto.
Sampai sekarang KIB masih menentukan siapa yang akan diajukan sebagai capres. Soal pengusungan capres akan dibahas di chapter terakhir. Deklarasi capres-cawapres dari KIB masih dicari waktu yang tepat. Masyarakat diminta bersabar.
Dalam hemat penulis, KIB tampaknya fokus pada visi misi dan program-program yang akan ditawarkan pada masyarakat. KIB ingin mengajak masyarakat untuk mewujudkan Pemilu 2024 tanpa politik identitas.***
