Apakah Kompensasi Lahan Masyarakat Adat Sudah Memenuhi Keadilan Sosial ?

Menurut pandangan Schrijver dan banyak pakar hukum lingkungan lainnya, solusi yang lebih adil adalah memastikan bahwa investasi dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berbasis hak asasi manusia. Ini berarti proyek-proyek investasi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, serta melibatkan masyarakat adat secara penuh dalam proses pengambilan keputusan.

d. Kerentanan Terhadap Ketergantungan Ekonomi

Ahli antropologi ekonomi, seperti Prof. Karl Polanyi, berpendapat bahwa masyarakat yang terintegrasi secara mendalam dengan alam tidak dapat begitu saja dipaksa masuk ke dalam sistem ekonomi pasar tanpa konsekuensi serius. Polanyi menunjukkan bahwa ketika masyarakat adat dipisahkan dari tanah mereka dan menerima kompensasi finansial, mereka sering kali tidak siap untuk berpartisipasi dalam ekonomi kapitalis yang sangat kompetitif. Akibatnya, mereka menjadi rentan terhadap kemiskinan, ketergantungan, dan eksploitasi ekonomi lebih lanjut.

Di Indonesia, hal ini sering terjadi pada masyarakat adat yang dipaksa untuk pindah ke daerah-daerah urban atau semi-urban setelah tanah mereka diambil alih untuk investasi. Mereka tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor-sektor ekonomi formal, sehingga terjebak dalam pekerjaan upah rendah atau bahkan pengangguran. Ketergantungan pada bantuan pemerintah atau perusahaan tambang juga menciptakan hubungan yang tidak seimbang, di mana masyarakat adat menjadi sangat rentan terhadap kontrol eksternal.

Kesimpulan

Memberikan kompensasi lahan kepada masyarakat adat untuk investasi mungkin tampak sebagai solusi praktis bagi pemerintah dan perusahaan, tetapi pendekatan ini jauh dari bijaksana. Kompensasi finansial saja tidak mampu menyelesaikan persoalan yang kompleks terkait identitas, budaya, hak asasi, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan yang lebih bijak adalah memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui sepenuhnya, seperti yang dijamin dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), dan bahwa proses pengambilan keputusan melibatkan mereka secara penuh.

Masyarakat adat harus diberikan hak untuk menentukan sendiri masa depan tanah mereka, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis hak asasi manusia, bukan eksploitasi dan ganti rugi finansial semata, adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa investasi benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat adat yang telah menjaga tanah mereka selama berabad-abad.