Dalam beberapa kasus, ketika warga menolak proyek-proyek investasi yang mereka anggap merugikan, negara tidak ragu menggunakan tindakan represif untuk menekan perlawanan tersebut. Aparat keamanan diterjunkan untuk menjaga ketertiban dan memastikan proyek tetap berjalan, meski harus mengabaikan hak-hak warga yang terancam tergusur. Alasan yang sering dikemukakan adalah bahwa proyek ini membawa kepentingan nasional yang lebih besar dan bahwa pengorbanan sebagian kecil masyarakat harus diterima demi kepentingan yang lebih luas.
Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa negara kerap mempraktikkan bentuk pragmatisme yang dekat dengan pemikiran Machiavellian, di mana kekuasaan dipertahankan dan proyek dijalankan dengan cara apa pun, termasuk melalui kekerasan atau paksaan. Dalam pandangan Niccol Machiavelli, seorang pemimpin yang kuat harus bersedia melakukan tindakan yang mungkin dianggap amoral demi menjaga kekuasaan dan stabilitas negara. Bagi Machiavelli, tindakan represif atau manipulatif sah-sah saja dilakukan jika hasilnya adalah stabilitas politik dan kemajuan negara. Dalam konteks pengamanan investasi di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan, di mana kekuatan negara digunakan untuk mengatasi perlawanan warga demi tujuan yang dianggap lebih besar, yakni pembangunan ekonomi.
Dilema Etis dalam Pembangunan
Tindakan represif terhadap masyarakat yang menolak proyek investasi besar menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih sarat dengan dilema etis. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan jangka panjang. Di sisi lain, pendekatan yang hanya berfokus pada aspek pragmatis tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal berisiko menciptakan ketidakadilan.
Keberhasilan suatu proyek tidak hanya dapat diukur dari jumlah investasi atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana proyek tersebut memengaruhi kehidupan warga lokal. Pengabaian terhadap kesejahteraan masyarakat sering kali menciptakan konflik sosial, meningkatkan ketidakpuasan, dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Dalam situasi di mana proyek investasi besar berhadapan dengan penolakan dari warga, negara seharusnya mampu menemukan keseimbangan antara mendorong pembangunan dan menghormati hak-hak rakyat. Tindakan represif mungkin memberikan solusi cepat dalam menghadapi perlawanan, tetapi solusi jangka panjang membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan adil.
Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan dan Adil
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial. Proses pembangunan harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan proyek. Dialog terbuka antara pemerintah, investor, dan warga terdampak adalah langkah penting untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa manfaat dari proyek benar-benar dirasakan oleh semua pihak.
Pemerintah juga harus mengevaluasi kembali pendekatan yang terlalu pragmatis dan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap proyek. Kebijakan yang berfokus pada keuntungan jangka panjang negara tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat justru bisa merugikan dalam jangka panjang. Ketika rakyat merasa dipinggirkan atau dilemahkan, kestabilan sosial yang diinginkan negara bisa terancam.
Penutup
Pragmatisme dalam kebijakan investasi tentu diperlukan untuk memajukan negara, tetapi pengorbanan rakyat tidak boleh menjadi harga yang harus dibayar. Negara harus menjadi pelindung hak-hak masyarakatnya, bukan penindas yang melanggengkan kekuasaan atas nama pembangunan. Sebuah negara yang kuat bukanlah negara yang menekan rakyatnya, melainkan yang mampu merangkul rakyat dalam setiap proses pembangunan. Pengembangan infrastruktur dan investasi besar harus disertai dengan pendekatan yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.
