Jika kriminalisasi kebijakan menjadi norma, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap para pembuat kebijakan dan sistem politik secara keseluruhan. Masyarakat mungkin mulai meragukan apakah kebijakan-kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada kepentingan publik, atau hanya diambil untuk menghindari tuntutan hukum. Ini dapat menurunkan partisipasi publik dalam proses politik dan membuat masyarakat semakin apatis terhadap perkembangan pemerintahan.
6. Peran Mekanisme Politik dan Hukum AdministrasiÂ
Daripada mengkriminalisasi kebijakan secara langsung, beberapa ahli berpendapat bahwa mekanisme politik dan hukum administrasi harus lebih diperkuat. Misalnya, impeachment atau pengawasan legislatif bisa menjadi jalan yang lebih tepat untuk menindak pembuat kebijakan yang dianggap merugikan. Di sisi lain, jalur pengadilan administratif dapat digunakan untuk menggugat kebijakan yang dinilai bertentangan dengan hukum atau hak asasi manusia.
Kesimpulan
Mengkriminalisasi kebijakan merupakan isu yang kompleks, baik dari sisi hukum maupun etika. Pada satu sisi, kebijakan yang gagal atau merugikan harus mendapat evaluasi yang serius, namun kriminalisasi bukanlah jawaban etis yang tepat kecuali terbukti ada niat jahat atau penyalahgunaan kekuasaan.
Akuntabilitas kebijakan harus dijalankan melalui mekanisme politik dan administrasi yang transparan dan bertanggung jawab. Kriminalisasi kebijakan dapat membawa dampak negatif seperti menurunkan inovasi, menciptakan kebijakan defensif, hingga politisasi proses hukum, yang semuanya dapat merusak kualitas pemerintahan dan kepercayaan publik.Â
Pada akhirnya, keseimbangan antara inovasi kebijakan dan akuntabilitas harus dipertahankan agar proses pembuatan kebijakan tetap dinamis dan berorientasi pada kepentingan publik.
