             Oleh : Rudi Sinaba
Pengusaha Cina, terutama yang telah lama berbisnis di Indonesia, sering kali dianggap memiliki keunggulan kompetitif dalam menjalankan usahanya. Di balik suksesnya mereka membangun bisnis, ada suatu pandangan bahwa mereka memahami dengan baik mentalitas korup pejabat di Indonesia. Pendapat ini sering muncul di berbagai diskusi, baik di kalangan akademisi, ekonom, maupun masyarakat umum.
Budaya "Guanxi" dan Jaringan yang Erat
Pengusaha Cina sangat mengandalkan konsep guanxi, yang berarti hubungan atau koneksi personal yang kuat dalam bisnis. Di Indonesia, hubungan ini sering kali dikaitkan dengan kemampuan mereka membangun jejaring yang luas dengan pejabat pemerintahan. Berkat guanxi yang mereka bangun, pengusaha Cina sering mendapatkan akses lebih mudah dalam berbagai izin, kontrak, hingga perlindungan hukum. Dalam sistem pemerintahan yang masih rentan korupsi, koneksi semacam ini bisa menjadi jalur pintas untuk melancarkan bisnis.
Sebagai bukti, laporan Transparency International 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Angka ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di sektor publik. Pengusaha yang mampu memanfaatkan kelemahan ini sering kali mendapatkan keuntungan lebih cepat daripada yang harus melalui jalur birokrasi panjang.
Penguasaan Sumber Daya Alam melalui Kedekatan dengan Pejabat
Pengusaha Cina juga dikenal pandai dalam memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi Cina di Indonesia terus meningkat, terutama di sektor pertambangan. Pada 2022, investasi langsung Cina mencapai USD 8,2 miliar, dengan sebagian besar masuk ke industri sumber daya alam.
Fakta bahwa sebagian besar tambang dan perkebunan besar dikuasai oleh perusahaan dengan pemilik dari keturunan Cina mengindikasikan adanya peran penting dari koneksi politik. Salah satu contoh nyata adalah kasus Freeport dan penguasaan tambang emas di Papua, di mana perusahaan dengan pemodal Cina kerap dikaitkan dengan isu korupsi dan pengaruh politik. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengusaha Cina kerap menggunakan cara-cara "nonformal" untuk melobi pejabat tinggi agar mendapatkan konsesi tambang atau izin lainnya.
 "Korupsi Struktural dan Sistemik"
Dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia, pakar ekonomi Faisal Basri mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi pengusaha lokal adalah budaya korupsi yang sudah terstruktur. Ia mengatakan, "Pengusaha Cina mampu bertahan dan bahkan berkembang di Indonesia karena mereka tahu bagaimana 'bermain' dalam sistem yang sudah korup. Mereka paham bahwa pelicin adalah bagian dari biaya bisnis." Pandangan ini sejalan dengan realitas di lapangan, di mana suap dan gratifikasi sering menjadi alat untuk mempercepat proses bisnis.
Menurut Transparency International, sekitar 32% masyarakat Indonesia percaya bahwa pejabat pemerintah adalah pihak yang paling korup. Angka ini memperlihatkan bahwa sektor swasta sering kali dihadapkan pada dilema etika, di mana membayar suap atau gratifikasi dipandang sebagai cara cepat untuk menyelesaikan masalah.
Strategi Menggunakan Celah Hukum
