Moral Justice, Jalan Terjal Menuju Tujuan Hukum: Suatu Refleksi atas Penegakan Hukum di Indonesia

3. Pemerasan oleh Aparat Penegak Hukum :

 Pemerasan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum terhadap individu atau kelompok yang sedang berhadapan dengan hukum juga merupakan fenomena yang merusak keadilan moral. Praktik ini menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk keuntungan pribadi, mengabaikan prinsip keadilan dan integritas yang harusnya dijunjung tinggi oleh mereka yang berada di dalam sistem hukum.

4. Ketidakadilan Sistemik terhadap Kelompok Rentan : 

Penegakan hukum di Indonesia sering kali tidak adil terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, minoritas, dan perempuan. Studi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  menunjukkan bahwa banyak kasus yang melibatkan masyarakat miskin diabaikan atau tidak diproses dengan adil karena mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan hukum yang berkualitas.

5. Korupsi di Lembaga Penegak Hukum : Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat di lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan peradilan telah merusak kredibilitas dan moralitas institusi-institusi ini. Korupsi menimbulkan pertanyaan serius tentang kejujuran, integritas, dan moralitas hukum di Indonesia.

Solusi untuk Mewujudkan Moral Justice  dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Untuk mencapai  moral justice sebagai tujuan hukum yang sebenarnya, diperlukan reformasi yang mendalam dan menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1. Reformasi Etika di Lembaga Penegak Hukum : 

Pendidikan etika dan moralitas hukum perlu diperkuat di setiap level penegakan hukum, mulai dari pendidikan hukum hingga pelatihan profesional. Aparat hukum harus diberikan pendidikan etika yang kuat untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral justice  dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.

2. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal : 

Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa praktik mafia hukum, kriminalisasi, dan pemerasan bisa dicegah dan ditindak dengan tegas. Pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki otoritas kuat untuk mengawasi perilaku aparat penegak hukum dan menginvestigasi kasus-kasus penyalahgunaan wewenang adalah langkah penting ke arah ini.