Karutan Bengkulu Ikuti Seminar Nasional HDKD-78

"Dari sekian banyak buku tentang hukum pidana yang pernah saya baca, ada satu buku yang judulnya berbeda, yakni buku karangan J.E Yonkers. Buku ini memiliki judul Pengantar Hukum Pidana Hindia Belanda yang diterbitkan pada tahun 1947. 

Dalam buku tersebut, Yonkers menuliskan kira-kira pemberlakukan kodefikasi hukum di wilayah Hindia Belanda yang telah dilakukan sejak tahun 1918 sebetulnya tidak dapat diterapkan begitu saja karena Hindia Belanda memiliki hukum yang hidup di masyarakat. Yonkers sendiri pernah menjabat sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Maros, Sulawesi Selatan selam 10 Tahun, jadi dia tidak hanya memahami hukum pidana Indonesia tapi juga hukum yang hidup di masyarakat," terang Eddy Hiariej.

Lebih jauh, Wamenkumham juga menegaskan bahwa pemberlakukan hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memang menjadi perdebatan baik dikalangan pemerintah, ahli hukum maupun masyarakat sebelum disahkan menjadi undang-undang. Memasukkan unsur hukum adat dalam ketentuan pidana menurut Eddy menjadi suatu hal yang rumit mengingat hukum adat tidak memiliki unsur yang secara ekspresif verbis ditulis dalam pasal. Karena itu lanjut Eddy pemahaman terkait penerapan pasal 2 tentang hukum yang hidup dimasyarakat tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan pasal 12 dan pasal 51 undang-undang tersebut.

"Pidana adat, termasuk di dalamnya hukum yang hidup dimasyarakat hanya punya elemen tapi tidak memiliki unsur yang secara ekspresif verbis ditulis dalam pasal. Tentu ini pastinya akan menyulitkan penuntut umum untuk membuktikan suatu tindak pidana yang tidak secara ekspresif verbis dituliskan dalam undang-undang. Karena itu ketika berbicara mengenai pasal 2, maka tidak bisa lepas dari pasal 12 dan pasal 51 tentang pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan dimana salah satunya hukum yang hidup di masyarakat dapat digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana. 

Oleh karena itu perlu saya sampaikan bahwa terkait keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum pidana adat itu merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat tetapi tidak semua hukum yang hidup dalam masyarakat itu pidana adat," tegas Eddy Hariej.

humas