Literasi Pemilu 2019

oleh:  Ruba Nurzaman

Kurang dari setahun lagi masyarakat Indonesia akan melaksanakan hajat demokrasi terbesar di negeri ini, yakni Pemilihan Umum untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden,  calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. 

Setelah sebelumnya belum lama ini sebagian masyarakat telah melaksanakan hajat demokrasi untuk pemilihan calon kepala daerah untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur juga calon Bupati dan Wakil Bupati yang alhamdulillah bisa dikatakan berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya terjadi kerusuhan.

Suksesnya hajat demokrasi ini tidak hanya berada di pundak penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) saja, melainkan menjadi tanggungjawab semua warga negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Untuk bisa menyukseskan Pemilu yang berintegritas, salah satunya sangatlah diperlukan kemampuan literasi masyarakat dalam hal Pemilu, dan untuk memenuhi hal tersebut diperlukan edukasi yang mumpuni dari Pemerintah dan penyelenggara serta peserta pemilu (Partai Politik).

Pemahaman Literasi pemilu bagi masyarakat perlu ditingkatkan agar meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pesta demokrasi sehingga mampu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Bukan hanya itu saja, selain meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat literasi pemilu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri, sehingga ketika seseorang menjalankan haknya untuk memilih betul-betul hasil dari pemahaman yang sudah dimilikinya, bukan sekedar ikut-ikutan saja ataupun iming-iming sesuatu yang belum jelas sehingga sudah memiliki pendirian yang mantap.

Berikut beberapa hal yang perlu diberikan untuk memenuhi kemampuan literasi pemilu bagi masyarakat:

Tahapan Pemilu, Masyarakat perlu untuk memahami proses pemilihan umum mulai dari pencalonan, masa kampanye, waktu pencoblosan dan teknisnya, sampai dengan penghitungan dan penetapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR dan DPD. Sangatlah diperlukan masyarakat memahami tahapan-tahapan dalam pemilu ini, hal ini berkaitan dengan bagaimana masayarakat bisa memilah dan memilih para calon baik itu presiden dan wakilnya, maupun DPR, DPRD dan DPD. Masyarakat bisa menyeleksi sejak masa pencalonan/pendaftaran para calon tersebut atau bahkan mungkin dia sendiri yang akan maju menjadi calon.

Memilih Calon, salah satu indikator pemilu yang berkualitas adalah kemampuan masyarakat/pemilih dalam menentukan pilhannya. Pada aktivitas ini, masyarakat hendaknya aktif mengikuti perkembangan pada masa kampanye, karena pada tahapan ini kita bisa melihat calon mana yang berkualitas dan kredibel untuk menjadi pemimpin dan mewakili mereka di parlemen, jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung mulai dari melihat visi misinya juga kemampuan yang lainnya yang perlu diperhatikan, mulai dari attitude sampai kehidupan dalam bermasyarakat dan beragamanya. 

Bagaimana sikap sehari-harinya, bagaimana dia bergaul dengan masyarakat apakah terbuka atau tertutup, apakah mau ikut bekerjasama dengan warga lainnya ketika ada kerja bakti dilingkungannya, ketika sikap dan kehidupan dalam bermasyarakatnya ternyata baik, kita juga harus melihat apakah hal tersebut dilakukan sejak dahulu kala atau memang baru pada saat mau ada pemilu saja? Untuk hal ini sangat disarankan untuk menyaring dari semua calon dimulai dari  orang-orang yang kita kenal dan terdekat baik itu secara emosional maupun geografis terlebih dahulu yang bisa kita lihat kehidupan dalam kesehariannya sehingga kita bisa menentukan pilhan yang tepat. 

Selain itu kita bisa juga melihat profil para calon wakil rakyat melalui akun media sosialnya, terutama kita lihat aktifitas di media sosial tiga sampai lima tahun kebelakang, karena bukan hal yang tidak mungkin ketika seseorang akan mencalonkan diri menjadi wakil rakyat orang tersebut akan menjaga citranya agar terlihat baik oleh konstituennya ataupun para calon pemilihnya.

Memilih Partai, meskipun tidak ada kaitannya antara Partai dengan kualitas kinerja calon wakil rakyat, tetapi bagaimanapun juga para wakil rakyat tidak akan terlepas dari kebijakan-kebijakan partai politik dimana dia bernaung atau partai pendukung (bagi calon Presiden dan Wakilnya). Dalam hal ini disarankan bagi kita agar mencari informasi sebanyak mungkin terkait Partai, mulai dari kebijakan-kebijakan maupun program-program yang sudah dan akan dilaksanakan oleh partai tersebut. 

Perlu diingat pula jangan hanya mengumpulkan informasi dari satu atau dua partai saja, kalau bisa kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari semua partai bila perlu sampai melihat AD/ART dan mengunjungi kantor dan berdiskusi dengan pengurus partai tersebut.

Edukasi,  fungsi edukasi dalam pemilu. Fungsi edukasi berperan dalam meningkatkan dan membentuk masyarakat dan budaya partisifan dan bertanggungjawab dalam berpolitik, Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. 

Sehingga fungsi edukasi politik dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam berpolitik. Sebab partisipasi aktif itu mempunyai pengaruh dan kekuatan, rakyat bisa ikut dalam pengawasan terhadap perbuatan mengatur masyarakat dan negara. Maka menjalani proses politik lewat pendidikan politik dan belajar berpolitik. 

Partisipasi disini bukan hanya sebatas partispasi dalam mengikuti pemilihannya, melainkan berperan aktif juga dalam fungsi kepengawasan, misalnya ketika warga masyarakat melihat kecurangan/pelanggaran dalam pemilu bisa langsung melapor kepada Bawaslu, atau paling tidak ketika ada yang mengajak melakukan pelanggaran pemilu seperti money politik, masyarakat berani untuk menolaknya tanpa tergiur iming-iming uang yang tidak seberapa.

Kampanye, Tahapan inilah yang paling penting baik itu bagi calon wakil rakyat, maupun rakyat itu sendiri sebagai pemegang hak suara untuk memilih. Namun kampanye itu juga tidak hanya sebatas kampanye partai maupun calon wakil rakyat saja, melainkan kampanye yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat sampai dengan tingkatan paling bawah yaitu KPPS selaku penyelenggara pemilu, juga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai dari pusat sampai dengan pengawas TPS selaku fungsi kontrol keberlangsungan pemilu yang sesuai dengan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. 

Kewajiban Partai Politik adalah melakukan kampanye yang bertanggungjawab dan beradab yang bebas dari HOAX, money politic, black campaign dan tidak membawa isu SARA ataupun hal lainnya yang bersifat negatif dan menimbulkan perpecahan.

Banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat selaku pemilih dalam tahapan kampanye ini. pertama kita bisa mendatangi langsung tempat kampanye yang sifatnya terbuka untuk bisa mendapatkan informasi baik itu terkait calon maupun partainya. Kedua melihat kampanye dari media baik itu media televisi, media cetak, maupun media sosial. 

Khusus untuk media televisi dan media cetak, informasi yang diberikan biasanya terbatas, karena ada dibatasi oleh aturan baik secara durasi maupun frekuensi penayangan sehingga biasanya kurang begitu mendetail. Yang paling mudah untuk digali yaitu melalui media sosial baik itu yang dimiliki oleh partai maupun akun perseorangan yang biasanya bisa kita cari dengan mudah.

Demikianlah yang bisa saya tuliskan berkaitan dengan literasi pemilu ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua.