Bawaslu, Antara Harapan dan Tantangan

Dalam UU No 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan.

Bawaslu berperan dalam turut menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Presiden yang berintegritas. Dengan fungsinya sebagai badan pengawasan di setiap tingkatan, untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang diselenggarkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua tingkatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahapan evaluasi.

Masyarakat dan Pemerintah memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Bawaslu agar penyelenggaraan pemilu tahun 2019 berjalan dengan lancar dan berintegritas. Meskipun yang menjadi penyelenggara Pemilu itu adalah KPU tetapi Bawaslu memiliki andil yang sangat besar dalam memenuhi harapan tersebut.

Menurut saya, ada beberapa 4 hal penting yang perlu dilakukan oleh Bawaslu agar bisa Pemilu bisa berjalan sesuai dengan harapan, yakni. Transparansi, akuntabilitas, partisisipatif, dan edukasi.

Transparansi/Keterbukaan , hal ini diperlukan dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dalam hal kepengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tentu saja diperlukan transparansi untuk bisa memperoleh kepercayaan dari semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu, mulai dari pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon anggota DPR, DPRD dan DPD, Pemerintah, Partai Politik, sampai masyarakat.

Dalam tingkatan transparansi yang harus dilakukan oleh Bawaslu yang paling penting adalah berkaitan dengan pencegahan dan pelaporan, serta tindakan dari pelanggaran pemilu baik itu yang sifatnya temuan maupun berupa laporan. Hal ini tentu saja harus sangat transparan sehingga bisa diketahui oleh masyarakat luas dan tidak menimbulkan kecurigaan. Misalnya, ketika Bawaslu menerima laporan pelanggaran, harus segera ditindak lanjuti dan diketahui oleh pelapor dan masyarakat luas serta menyampaikan informasi perkembangan tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu tahap demi tahapnya sampai dengan tingkat putusan, perlu disampaikan apakah cukuo ditindak lanjuti oleh bawaslu atau dibawa ke ranah kepolisian dan pengadilan, apabila berkaitan dengan pidana.

Akuntabel, Hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban untuk melaporkan, menjelaskan, dan memberi justifikasi tentang sebuah kegiatan atau keputusan kepada pemangku kepentingan. Tiap pekerjaan mutlak memerlukan adanya pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban ini bukan hanya kepada pemerintah yang telah memeberikan wewenang kepada Bawaslu, Akuntabilitas ini sangat tergantung dari tranparansi yang sudah dilakukan sebelumnya. Apabila sudah transparan tentu hal ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu selaku lembaga kepengawasan dalam pemilu.

Partisipatif, Berkaitan dengan kebersamaan dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Dalam hal kepengawasan pemilu bukanlah tugas Bawaslu semata, karena bawaslu sumberdayanya sangatah terbatas, oleh karena itu, Bawaslu harus bisa membangun tingkat partisipasi baik itu masyarakat ataupun lembaga-lembaga tertentu agar bisa bekerjasama dalam hal kepengawasan. 

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pemilu, Bawaslu sudah menunjukan sikap keterbukaan dan siap bekerja sama. Hal ini akan meningkatkan rasa memiliki,  serta mengundang simpati, sehingga masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya akan merasa senang meberikan dukungan atau bantuan yang diperlukan Bawaslu.

Edukasi,  yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah fungsi edukasi dalam pemilu. Fungsi edukasi berperan dalam meningkatkan dan membentuk masyarakat dan budaya partisifan dan bertanggungjawab dalam berpolitik, Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, agar warganegara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Sehingga fungsi edukasi politik dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam berpolitik. 

Sebab partisipasi aktif itu mempunyai pengaruh dan kekuatan, rakyat bisa ikut dalam pengawasan terhadap perbuatan mengatur masyarakat dan negara. Maka menjalani proses politik lewat pendidikan politik dan belajar berpolitik. 

Partisipasi disini bukan hanya sebatas partispasi dalam mengikuti pemilihannya, melainkan berperan aktif juga dalam fungsi kepengawasan, misalnya ketika warga masyarakat melihat kecurangan/pelanggaran dalam pemilu bisa langsung melapor kepada Bawaslu, atau paling tidak ketika ada yang mengajak melakukan pelanggaran pemilu seperti money politik, masyarakat berani untuk menolaknya tanpa tergiur iming-iming uang yang tidak seberapa.

Bawaslu yang bertugas  menjadi supreme dalam pengawasan proses penyelenggaraan pemilu baik dalam hal pencegahan maupun penindakan pelanggaran pemilu, tentu saja akan mengahadapi berbagai tantangan yang semakin besar.

Partai Politik, Bagaimanapun dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu tentu saja akan bersinggungan dengan partai politik baik itu pengusung pasangan calon presiden dan wakilnya, maupun calon anggota legislatif mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten/kota. Kecurangan-kecurangan maupun pelanggaran dalam pemilu paling besar tentu saja dilakukan oleh partai politik, dan tentu saja dalam proses penyelesaiannya bisa jadi anggota Bawaslu akan mendapatkan tekanan-tekanan baik secara psikis bahkan bisa saja sampai tekanan berupa fisik. Maka disinliah perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian perkara.

Perkembangan Informasi dan Teknologi, dengan pesatnya Informasi dan teknologi yang semakin canggih, ini akan menjadi tantangan terbesar bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Meskipun media sosial dibuat untuk kebaikan, namun banyak pula yang memanfaatkan media ini untuk melakukan berbagai tindak kejahatan termasuk  didalamnya kejahatan dan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Tentu saja hal ini menuntut anggota Bawaslu di semua tingkatan untuk melek teknologi.

Mengingat besarnya potensi pelanggaran pemilu dan tanatangan yang dihadapi, maka tentu saja harus disiapkan beberapa solusi yang bisa meminimalisir masalah  tersebut diantaranya:

Peningkatan Kapasitas Anggota, pembekalan dalam meningkatkan kapasitas anggota bawaslu sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja baik secara individu maupun lembaga dalam melaksanakan pengawasan terutama berkaitan dengan:

1. Bidang komunikasi, agar anggota bawaslu mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemilu terutama dengan pihak yang melanggar ataupun pelapor agar terjalin komunikasi yang baik, sehingga tidak menimbukan kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal dan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bidang Hukum, Kemampuan dalam bidang hukum juga penting untuk meningkatan sumberdaya manusia di Bawaslu, sehingga anggota bawaslu mampu memilah dan memilih pelaporan mana yang bisa diproses, mana yang tidak bisa diproses dan yang lainnya.
3. Bidang Kesekretariatan, Anggota Bawaslu harus mampu menjalankan fungsi kesekretariatan dan administrasi yang sangat penting baik itu dalam hal keuangan maupun administrasi kelembagaan.