Gerakan anti korupsi di Malaysia tampaknya berada di  titik nadir  ketika minggu ini mantan Raja Malaysia Sultan Abdullan Sultan Ahman, yang berasal dari negara bagian asal Najib memimpin Dewan Pengampunan Malaysia dan memutuskan untuk memotong separuh masa hukuman  Najib mantan Perdana Menteri Malaysia yang terlibat mega korupsi kasus 1MDB atas dasar pengampunan Kerajaan.
Pengampunan kerajaan ini membuka jalan bagi Dewan pengampunan Malaysia untuk Dewan pengampunan Malaysia mengurangi separuh hukuman penjara 12 tahun mantan Perdana Menteri Najib Razak ini sekaligus  memotong secara signifikan denda yang dijatuhkan setelah ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi.
Dalam perjalanan kasus  mega korupsi ini oleh pengadilan Mantan Perdana Menteri Malaysia ini dijatuhi hukuman  12 tahun penjara pada bulan Agustus 2022 dan diharuskan membayar denda sebesar 210 juta ringgit atau setara dengan Rp. 700.276.051.230.00,-Â
Hal  yang juga membuat mata terbelalak adalah pengurangan denda  yang harus dibayar oleh Najib berkudang sangat drasticsdari yang semula 21o juta ringgit hanya menjadi 50 juta ringgit saja atau hanya setara dengan Rp. 166.732.393.150.00,-
Secara aturan memang Dewan Pengampunan Malaysia ini tidak diharuskan memberikan alasan apapun kepada masyarakat, sehingga apa yang terjadi di balik layar menjadi tanda tanya besar bagi sekaligus memicu kritik dan protes masyakarat Malaysia.
Satu hal yang juga menjadi pertanyaan adalah pertemuan  Dewan pengampunan ini ternyata dipimpin oleh mantan raja Malaysia saat itu yaitu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, yang berasal dari negara bagian yang sama dengan  Najid yaitu Pahang, namun saat ini raja Malaysia telah berganti.
Dengan adanya Keputusan Dewan Pengampunan ini Najib akan dapat mengirup udara segar tanggal 23 Agustus 2028, namun ada kemungkinan dirinya bebas lebih awal  jika  dipertimbangkan berkelakuan baik. Dari hitungan ini maka Najib akan dapat menghirup udara bebas sekitar bulan Agustus 2026.
Keputusan yang sangat mengejutkan sekaligus sangat dramatis ini tentu saja sedikit banyaknya menyulitkan  Anwar Ibrahim yang salah satu program utamanya adalah melakukan pemberantasan korupsi.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim memang menghadapi situasi yang tidak mengenakkan karena sejak dirinya mengambil kekuasaan melalui pemilu di tahun 2022 lalu, partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dimana Najib berada dan masih memiliki pengaruh yang besar kini menjadi bagian dari pemerintahan.
Hantaman bagi Anwar Ibrahim dalam melakukan kampanye antikorupsi tidak hanya datang dari pengurangan hukuman dan denda yang sangat drastis bagi Najib saja namun juga terjadi pada mantan Perdana Menteri Malaysia Menteri Ahmad Zahid Hamidi Saat ini Menteri Ahmad Zahid Hamidi merupakan ketua partai UMNO sejang menjalani proses pengadilan dan beberpa bulan lalu jaksa membatalkan 47 dakwaan  korupsi terhadap dirinya yang tentu saja membuat frustrasi Anwar Ibrahim.
Dalam kasus ini Anwar Ibrahim memang tidak dapat berbuat apa apa  karena konstitusi dan peraturan memang memungkinkan raja memberi pengampunan pada Najib sehingga jalan satu satunya bagi Anwar Ibrahim adalah menerima keputusan Dewan Pengampunan yang menjadikan pengampunan raja sebagai dasar pertimbangn utamanya.
Sebagai kilas balik mantan Perdana Menteri Malaysia Najib yang berusia 70 tahun ini pada bulan Agustus 22 lalu oleh pengadilan banding diputuskan bersalah atas penjarahan uang negara yang nilainya milryaran dollar dalam kasus 1 Malaysia Development Berhad, atau 1MDB. Keputusan pengadilan ini  sekaligus menjadikan dirinya sebagai pimpinan Malaysia pertama yang dipenjarakan akibat perbuatan korupsinya.Â
Kasus mega  korupsi yang menjerat dirinya ini berdampak langsung pada partai yang dipimpinnya yaitu UMNO yang sudah puluhan tahun mendominasi perpolitikan Malaysia. Puncaknya di pemilu tahun 2018 Najib dan partainya mengalami kekalahan telak akibat skandal mega korupsi 1MDB.
Pengadilan mendakwa  Najib telah melakukan korupsi sebesar US $4,5 milyar  dalam berbagai bentuk tidnakan seperti pencucian uang dengan membuka berbagai rekening di luar Malaysia utamanya di Amerika. Dana yang dikorupsi ini oleh pengadilan disebutkan digunakan untuk membiayai pembuatan film fi Hollywood, pembelian rumah mewah, pembelian hotel, pembelian karya seni dan perhiasan.
Dengan adanya pengampunan yang berdampak langsung pada pengurangan masa tahanan dan denda ini mantan perdana Menteri Malaysia ini mungkin hanya dapat bernafas lega sesaat karena dirinya masih harus  menjalani berbagai persidangan korupsi lainnya yang masih terkait dengan mega skandal 1MDB.
Dalam kasus mega korupsi ini tidak hanya dirinya saja yang terlibat tapi juga melibatkan istrinya. Istri Najib ,  Rosmah Mansor, pada tahun 2022 juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 970 juta ringgit  karena korupsi yang melibatkan proyek energi surya. Saat ini dirinya  masih bebas  dengan jaminan sambil menunggu banding.
Seperti yang telah diuraikan di atas, keputusan Dewan Pengumpunan tanpa penjelasan apapun ini membuat masyarakat Malaysia menilai sebagai tindakan pembenaran korupsi sekaligus menjadikan negara sebagai penanggung kerugian akibat skandal korupsi yang dilakukan oleh Najib. Â Dalam kasus ini pemerintah Malaysia harus mengeluarkan milyaran dolar untuk mengganti membayar utang 1MDB.
Pemberian pengampunan Najib ini juga membuat rakyat Malaysia percaya bahwa pelakukan hukum itu berbeda bagi rakyat biasa dan elit  yang akan melunturkan kepercayaan dan kesungguhan pemberantasan  korupsi di Malaysia.
Hal lain yang menambah pelik adalah jika rakyat Malaysia menyuarakan penolakan akan keputusan Dewan Pengampunan Malaysia ini maka  mereka akan dapat dijerat hukum  atas dasar penghinaan raja dan penghasutan yang tentunya memiliki konsekuensi hukum yang tidak ringan.
Korupsi berdampak besar pada kerusakan  nilai dan sendi sendi kehidupan masyarakat.  Namun tampaknya para koruptor sangat sulit dijadikan musuh bersama karena dengan kecerdikannya mereka dapat terlepas dari jerat hukum dan fenomena inilah yang akan membuat korupsi sulit dibernatas dan akan terus  menyuburkan budaya korupsi.
