Malaysia bukanlah negara Islam, namun dengan jumlah penduduk mayoritas muslim pemerintah seringkali mengeluarkan aturan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi keyakinan dari segala macam bentuk yang diprediksi dapat  menjadi ancaman.
Sebagai contoh Malaysia memiliki dasar hukum yang sangat kuat yang mengkategorikan praktek homoseksual  sebagai kejahatan yang dapat dihukum dengan denda dan hukuman penjara hingga mencapai  20 tahun.
Oleh sebab itu, Â tidak heran jika pemerintah Malaysia baru baru ini mengambil langkah tegas menghentikan konser musik Inggris The 1975, menerapkan denda dan sekaligus melarang grup band ternama ini melakukan pertunjukan di Malaysia. Larangan ini bermula ketika di tengah pertunjukan Matty Heal vokalis the 1975 Â melakukan ciuman sesama jenis di atas panggung.
Pemerintah Malaysia tampaknya tidak hanya gencar membuat aturan dalam bentuk undang undang saja namun juga mempraktekkan penegakan hukumnya dengan cara mengendalikan segala bentuk publikasi untuk membendung penyebaran ajaran, gerakan ataupun elemen yang bertentangan dengan budaya setempat semasuk di dalamnya kerakan dan faham LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender dan  queer)
Tidak hanya sampai disitu saja pemerintah berwenang di Malaysia pada bulan Mei 2023 lalu melakukan penggrebekan toko Swatch di seluruh Malaysia dan sekaligus menyita sebanyak 172 jam berwana pelangi Swatch yang merupakan koleksi Pride 2023 karena dianggap sebagai simbul dari LGBTQ.
Masalahnya tentu saja  tidak hanya sampai pada penyitaan saja, namun dapat juga berakhir di penjara jika ada orang yang memakai  segala bentuk barang dan asesori yang terkait dengan gerakan LGBTQ karena dianggap membahayakan moralitas warga Malaysia.
Penyitaan Swatch berwana pelangi ini tampaknya tidak hanya berhenti pada dsiitanya jam saja namun juga akan diancam hukuman penjara dan didenda sebesar Rp. 67.040.531 jika nantinya terbukti bersalah.
Pihak berweang Malaysia menyatakan bahwa pelarangan ini dilakukan karena akan merugikan dan mempengaruhi moralitas publik dan juga untuk kepentingan nasional menjaga dan mencegah gerakan  LGBTQ meluas  di Malaysia.
Langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ini tentu saja tidaklah berjalan mulus karena walaupun diterapkan di Malaysia untuk kepentingan melindungi warganya, Â LGBTQ merupakan gerakan internasional yang memiliki banyak pendukungnya.
Sebagai contoh adalah bentuk perlawanan yang dilakukan oleh CEO Swatch yang menyatakan warna Pelangi yang digunakan merupakan pesan perdamaian dan cinta serta mengedepankan pesan positif dalam hidup bukan sebaliknya membawa pesan politik siapapun. Namun sebaliknya pemerintah Malaysia menganggap warna Pelangi ini merupakan simbul  gerakan LGBTQ.
Sebagai tindak lanjut dari penyitaan Swatch berwarna Pelangi ini pihak Swatch akan memperkarakannya di pengadilan dan menentang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ini.
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya walaupun peristiwa penghentian  konser musik dan penyitaan jam pelangi ini dilakukan di Malaysia namun kedua peristiwa ini sudah menjadi berita internasional karena kelompok pendukung gerakan LGBTQ internasional mengecam tindakan ini termasuk juga gerakan LGBTQ yang ada di Malaysia.
Dengan berdalih memperjuangkan HAM, kelompok pembela HAM di Malaysia pun bersuara bahwa kelompok LGBTQ Malaysia menghadapi sikap intoleransi yang semakin membesar dan sekaligus menyalahkan pemerintah Malaysia.
Sebagai bukti bahwa LGBTQ ini sudah menjadi isu internasional, Wakil Direktur Asia Human Right secara lantang menyatakan bahwa komunitas LGBTQ di Malaysia menerima banyak pelecahan dari pemerintah Malaysia.
Bahkan secara terang terangan kelompok aktivis HAM menyatakan bahwa larangan ciuman sesama jenis dan juga penyitaan produk yang dianggap sebagai simbul gerakan LGBTQ ini mencerminkan pengesampaingan hak hak para gay di Malaysia.
Bahkan presiden kelompok advokasi hak hak gay menyatakan bahwa penyitaan jam warna pelangi ini merupakan tindakan yang berlebihan sekaligus sebagai bentuk diskrimasi yang direstui oleh negara dan akan bendampak luas pada masyarakat karena  akan menimbulkan rasa ketakutan dan permusuhan, yang tidak saja merugikan merugikan komunitas LGBTQ tetapi juga  warga negara Malaysia.
Sebagaimana yang terjadi di negara negara yang melarang gerakan dan tindakan yang terkait dengan LGBTQ ini, tidak ada yang tau persis berapa jumlah pengikut LGBTQ ini di Malaysia, namun yang jelas jika melihat dari reaksi  yang dikeluarkan,  jumlahnya tidaklah sedikit dan dapat dikatakan merupakan fenomena gunung es.
Dalih dan argumentasi yang sering  dikemukakan oleh pengikut dan pembela gerakan LGBT seperti anggapan bahwa setiap manusia terlepas dari orientasi seksual, identitas atau ekspresi gendernya memiliki hak untuk mengekspresikan diri tentunya akan berbenturan dengan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia yang menganggap bahwa LGBTQ merupakan tindakan dan gerakan yang membahayakan moralitas warga Malaysia.
Kini pemerintah Malaysia berada di persimpangan jalan yang hanya menyisakan dua pilihan yaitu pilihan pertama tunduk pada tekanan internasional yang berdalih penegakan HAM atau pilihan kedua menegakkan hukum secara konsekuen untuk melindungi moralitas warganya.
