Sebagai tindak lanjut dari penyitaan Swatch berwarna Pelangi ini pihak Swatch akan memperkarakannya di pengadilan dan menentang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ini.
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya walaupun peristiwa penghentian  konser musik dan penyitaan jam pelangi ini dilakukan di Malaysia namun kedua peristiwa ini sudah menjadi berita internasional karena kelompok pendukung gerakan LGBTQ internasional mengecam tindakan ini termasuk juga gerakan LGBTQ yang ada di Malaysia.
Dengan berdalih memperjuangkan HAM, kelompok pembela HAM di Malaysia pun bersuara bahwa kelompok LGBTQ Malaysia menghadapi sikap intoleransi yang semakin membesar dan sekaligus menyalahkan pemerintah Malaysia.
Sebagai bukti bahwa LGBTQ ini sudah menjadi isu internasional, Wakil Direktur Asia Human Right secara lantang menyatakan bahwa komunitas LGBTQ di Malaysia menerima banyak pelecahan dari pemerintah Malaysia.
Bahkan secara terang terangan kelompok aktivis HAM menyatakan bahwa larangan ciuman sesama jenis dan juga penyitaan produk yang dianggap sebagai simbul gerakan LGBTQ ini mencerminkan pengesampaingan hak hak para gay di Malaysia.
Bahkan presiden kelompok advokasi hak hak gay menyatakan bahwa penyitaan jam warna pelangi ini merupakan tindakan yang berlebihan sekaligus sebagai bentuk diskrimasi yang direstui oleh negara dan akan bendampak luas pada masyarakat karena  akan menimbulkan rasa ketakutan dan permusuhan, yang tidak saja merugikan merugikan komunitas LGBTQ tetapi juga  warga negara Malaysia.
Sebagaimana yang terjadi di negara negara yang melarang gerakan dan tindakan yang terkait dengan LGBTQ ini, tidak ada yang tau persis berapa jumlah pengikut LGBTQ ini di Malaysia, namun yang jelas jika melihat dari reaksi  yang dikeluarkan,  jumlahnya tidaklah sedikit dan dapat dikatakan merupakan fenomena gunung es.
Dalih dan argumentasi yang sering  dikemukakan oleh pengikut dan pembela gerakan LGBT seperti anggapan bahwa setiap manusia terlepas dari orientasi seksual, identitas atau ekspresi gendernya memiliki hak untuk mengekspresikan diri tentunya akan berbenturan dengan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia yang menganggap bahwa LGBTQ merupakan tindakan dan gerakan yang membahayakan moralitas warga Malaysia.
Kini pemerintah Malaysia berada di persimpangan jalan yang hanya menyisakan dua pilihan yaitu pilihan pertama tunduk pada tekanan internasional yang berdalih penegakan HAM atau pilihan kedua menegakkan hukum secara konsekuen untuk melindungi moralitas warganya.
