Popularitas aplikasi Tik Tol dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini memang tidak terbendung karena digemari oleh hampir semua lapisan masyarakat dunia sehingga penggunanya tidak heran mencapai lebih dari 1 milyar orang.
Upaya Amerika dan Barat untuk melarang penggunaaan TikTok di kantor pemerintahan tampaknya seperti menggarami laut dan menambah popularitas TikTok.
Dalam diskusi antara anggota parlemen Amerika dengan Bos TikTok tampak sekali bahwa larangan yang dicanangkan oleh Amerika hanya bebabasis dugaan dan kurangnya pengetahuan akan bagaimana aplikasi ini dibangun dan bahayanya.
Hal ini jelas sekali tergambar dari pertanyaan beberapa anggota parlemen Amerika yang mencerminkan ketidak tahuan akan perkembangan IT dan keinginan untuk melarang TikTok hanya didasari oleh rumor yang berkembang.
Oleh sebab itu usai dengan pendapat ini dan juga berbagai larangan penggunaan TikTok ini utamanya di negara Barat dan Amerika dapat disimpulkan hanya berbasis persaingan usaha dimana popularitas TikTok sudah menyamai dan bahkan melebihi aplikasi popular lainnya yang notabene selama ini dikuasai oleh Amerika dan Barat.
Tuduhan utama Amerika dan negara Barat adalah kekhawatiran akan dimanfaatkan data pengguna oleh pemerintah Tiongkok memata matai negaranya.
Pertanyaan yang muncul sekarang adalah apakah pelarangan ini dapat diperluas dengan melarang warga umum di suatu negara untuk menggunakan Tok Tok?
TikTok Perlu Dilarang?
Terkait dengan resiko keamanan nasional pengguna TikTok memang sudah dibantah keras oleh CEO TikTok bahwa aplikasi ini walaupun dimiliki oleh ByteDance tidak ada kaitannya dengan pemerintah Tiongkok.
Artinya dalam hal ini TikTok sudah menyatakan dan menjamin bahwa data pengguna tidak akan disampaikan ke pemerintah Tiongkok karena TikTok memang bukan milik pemerintah yang mengharuskan membagi data pengguna pada pemerintah Tiongkok.
Sampai saat ini tidak ada satu negara pun yang melarang penggunaan TikTok di kantor pemerintahan yang dapat membuktikan bahwa TikTok membahayakan keamanan nasional.
