Mohon tunggu...
Ronny Rachman Noor
Ronny Rachman Noor Mohon Tunggu... Lainnya - Geneticist

Pemerhati Pendidikan dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Referendum Pemulihan Hak Politik Aborigin Australia

9 Oktober 2022   21:23 Diperbarui: 9 Oktober 2022   21:38 895
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Selama ratusan tahun sejak kedatangan orang kulit putih di benua Australia, orang Aborigin termajinalkan Photo: theaustralian

Sebenarnya apa yang dituntut oleh masyarakat Aborigin adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Keadilan nasional agar kebenaran sejarah diketahui oleh masyarakat Australia dan melakulan perbaikan dengan memperhatikan hak hak masyarakat Aborigin.

Kematian Ratu Elizabeth II baru-baru ini yang membuat Australia yang menganut sistem  raja Inggris yang juga kepala negara Australia, telah menghidupkan kembali diskusi tentang kedaulatan Australia.

Tuntutan masyarakat Aborigin akan adanya penjanjian yang isinya menjamin hak masyarakat Aborigin memang sudah lama  mengalami jalan buntu karena jika hak masyarakat Aborigin utamanya ha akan  tanah dan wilayah diakui maka akan mengganggu perekonomian Australia secara keseluruhan.

Oleh sebab itu tampaknya upaya membuahkan perjanjian ini digeser menjadi upaya menjamin hak masyarakat Aborigin memiliki perwakilan yang permanen di parleman.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (tengah) akan mengadakan referandum voice of parliamnet bulan juli tahun 2023. Photo : AFP
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese (tengah) akan mengadakan referandum voice of parliamnet bulan juli tahun 2023. Photo : AFP

Terkait dengan hal ini pemerintah Australia saat ini  sedang merencanakan referendum bersejarah yang, jika berhasil, akan membuat masyarakat adat terwakili secara permanen dalam pemerintahan.

Referendum yang dikenal sebagai  "Suara untuk Parlemen" jika berhasil akan memiliki implikasi secara konstitusional akan menempatkan para pemimpin Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres  menjadi kelompok penasehat pemerintah.

Jika referendum ini berhasil, maka langkah ini  tidak hanya akan menjadi pengakuan pertama masyarakat adat dalam konstitusi Australia tetapi juga memperbaiki dampak historis marjinalisasi  yang berlangsung sampai saat ini terhadap masyarakat adat.

Tahun ini direncanakan draft perubahan konstitusi dan daftar pertanyaan yang direferandumkan akan disampaikan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese di Festival Garma di wilayah Aborigin terpencil Arnhem di ujung utara Australia, tempat dimana biasanya para politisi dan pemimpin pribumi bertemu.

Uluru Statement yang menyangkut pengakuan hak Aborigin ditolak oleh pemerintah koalisi di era  Scott Morrison  Photo:  ABC. 
Uluru Statement yang menyangkut pengakuan hak Aborigin ditolak oleh pemerintah koalisi di era  Scott Morrison  Photo:  ABC. 

Referandum  yang dikenal sebagai Voice to Parliament merupakan kesempatan langka untuk mengakui hak politik sekaligus memperbaiki kualitas kehidupan orang Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun