Ibarat wahana Roller Coaster kini krisis ekonomi  Sri Langka membawa negara ini  berada pada titik nadir  yang hampir tidak mungkin lagi dipulihkan.Â
Krisis ekonomi Sri Langka yang berpenduduk 22 juta jiwa ini membuat negeri ini menuju ke kehancuran yang berpotensi menjadikannya sebagai negara gagal.
Efek Domino
Landasan perekonomian Sri Langka memang telah runtuh dan keruntuhan ini berakibat  sistemik pada kehidupan keseharian masyarakat karena pemerintah tidak lagi memiliki uang untuk membayar biaya impor kebutuhan pokok dan bahan bakar dan juga membayar utang utang nya.
Sri Langka dalam ambang kebangkrutan dan telah gagal membayar utang luar negerinya pada tahun ini  yang mencapai US$ 7 milyar.
Setiap tahunnya negara ini memiliki beban untuk membayar utang luar negerinya secara rutin sebesar US3,5 milar sampai dengan tahun 2026 mendatang.
Menurut catatan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Sri Langka, utang negara ini mencapai US$ 51 milyar.
Dalam kondisi krisis seperti ini negara ini bukan hanya tidak dapat membayar cicilan utangnya bahkan untuk membayar bunga nya saja sudah tidak memungkinkan lagi.
Pendapatan andalan negara ini dari sektor pariwisata juga menurun secara drastis akibat pandemi Covid-19 dan juga faktor keamanan yang semakin tidak menentu.
Nilai mata uang negeri ini kini tinggal 20% Â saja jika dibandingkan dengan nilai mata uang sebelum krisis, sehingga mengakibatkan meroketnya harga kebutuhan pokok dan BBM. Harga kebutuhan pokok sudah meningkat hampir mencapai 60%.
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah cadangan uang negara ini sudah terkuras  habis, sehingga negara ini sudah tidak mampu lagi mengimpor kebutuhan pokok seperti makanan dan bahan bakar serta obat obatan,
Krisis ekonomi yang dialami Sri Langka ini diperparah dengan meroketnya harga bahan bakar dan bahan makanan dunia  sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina.
Dalam situasi seperti ini  antrian panjang masyarakat  Sri Langka untuk membeli BBM dan gas semakin memanjang dan sudah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat.
Kalaupun Sri Langka masih dapat bertahan ini hanya karena negara ini masih mendapat utangan dari India berupa bahan bakar.
Krisis ekonomi ini berdampak sistemik yang menyebabkan inflasi di negara ini meroket dan berdampak langsung  pada kehidupan kelompok  masyakarat miskin dan kelompok rentan lainnya.
Dampak lain yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi yang semakin dalam ini adalah pengurangan jam sekolah dan juga jam kerja. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat Sri Langka untuk sedapat mungkin berada di rumah saja untuk menghemat penggunaan bahan bakar.
Setiap harinya sudah dilakukan pemadaman listrik minimal selama 3 jam untuk menghemat energi.
Menurut laporan yang dikeluarkan oleh The United Nations World Food Program 9 dari 10 keluarga di Sri Langka ini mengurangi pengeluarannya dengan cara mengurangi makan.
Sebagaimana yang telah dibahas  sebelumnya krisis ekonomi ini berdampak besar pada kelompok masyarakat miskin, sehingga saat ini sudah ada 3 juta orang yang memerlukan bantuan kemanusiaan agar mereka dapat makan dan bertahan hidup.
Di sektor kesehatan para petugas medis bahkan sudah menggunakan media sosial untuk meminta bantuan obat obatan dan peralatan kesehatan secara terbuka karena pesediaannya  sudah sangat menipis.
Apa Penyebabnya?
Berdasarkan hasil analisisa para ekonom salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi ini adalah kesalahan pengelolaan keuangan dan korupsi yang merajalela di negara pulau ini.
Negara ini  telah  dikuasai  oleh keluarga Rajapaksa dan kroni nya  selama lebih dari  20 tahun.
Gelombang protes dan kekerasan yang melanda negara akhir akhir ini memang berhasil memaksa sebagian dari anggota dinasti Rajapaksa ini mundur.
Salah satu saudara laki laki Presiden Sri Langka yang menjabat sebagai perdana Menteri telah mengundurkan diri. Â Demikian juga saudara lainnya dan juga sepupu persiden telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri.
Namun tampaknya sampai saat ini Presiden Sri Langka Gotabaya Rajapaksa menolak untuk mengundurkan diri.
Faktor lain yang juga memicu krisis eknomi ini adalah faktor keamanan akibat pengeboman gereja dan hotel yang terjadi pada tahun 2019 lalu yang memakan korban jiwa mencapai 260 orang.
Situasi keamanan yang memburuk ini berdampak langsung pada pendapatan Sri Langka dari sektor pariwisata yang selama ini menyumbang devisa yang besar.
Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya seperti melakukan pemotongan pajak dan juga pelarangan impor pupuk justru memicu kenaikan  harga bahan pokok seperti beras sehingga memicu inflasi.
Tidak pelak lagi, Sri Langka kini sedang menunju ke kehancuran yang hampir tidak dapat dihindari lagi.
Pemerintah Sri Langka sudah kehabisan uang untuk membayar utang luar negerinya dan juga biaya untuk mengimpor bahan pangan sehingga memaksa negeri ini untuk mencari bantuan keuangan pada Dana Moneter Internasional (IMF) dan Tiongkok agar dapat sekedar  bertahan.
Namun negosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapatkan paket bailout juga mengalami jalan buntu yang mengakibatkan  negara ini sudah masuk dalam kondisi bangkrut.
Bagi Lembaga keuangan internasional, Sri Langka tidak lagi merupakan negara yang layak untuk diberi pinjaman karena  hampir tidak ada lagi jaminan negara ini dapat membayar kembali pinjamannya.
Saat ini negara  donor kini juga mengalami kesulitan ekonomi akibat meningkatnya harga BBM dan kebutuhan pokok akibat dari perang Rusia dan Ukraina.
Kalaupun masih ada negara donor yang dapat membantu Sri Langka untuk dapat bertahan jumlahnya sudah dipastikan sangat sedikit.
Situasi ini diperburuk dengan adanya gelombang protes masyarakat yang semakin terhimpit dan lapar yang memicu krisis politik.
Sudah lebih 2 bulan terakhir ini para penunjuk rasa  menduduki jalan masuk ke kantor presiden  Sri Langka dengan tuntutan pengunduran diri presiden Gotabaya Rajapaksa karena dianggap menjadi biang kerok krisis ekonomi di negara ini akibat salah mengurus pekonomian dan juga korupsi yang merajalela.
Hari ini pengunjuk rasa sudah menduduki halaman istana presiden  untuk menuntut pengunduran diri Gotabaya Rajapaksa.
Pembatasan hak kebebasan berpendapat seperti penerapan jam malam tidak akan memecahkan pesoalan  yang ada selama akar permasalahannya tidak diselesaikan,  bahkan justru sebaliknya akan memicu krisis kepercayaan yang lebih dalam lagi.
Pengumuman kebangkrutan yang secara resmi  dikeluarkan oleh Perdana  Menteri Sri Langka Ranil Wickremesinghe 2 hari yang lalu membuat negara ini tidak lagi masuk dalam kategori negara berkembang, namun masuk kategori negara bangkrut
Krisis multi dimensi yang sedang dihadapi oleh Sri Langka ini bukan tidak mungkin ke depan menjadikan negara ini masuk kategori negara gagal.
Sejarah menunjukkan bahwa  ketika rakyat lapar, hal hal yang belum pernah dibayangkan sebelumnya  dapat saja terjadi.
Semoga apa yang terjadi di Sri Langka ini  dapat menjadi pelajaran bagi kita semua.
Rujukan: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan
