Pengumuman resmi Pak Jokowi membebaskan biaya vaksinasi yang akan segera dilaksanakan di awal tahun ini memang merupakan angin segar dan melegakan hati masyarakat yang sedang menunggu harap harap cemas.
Vaksinasi gratis ini tentunya akan sangat berdampak bagi masyakat kelangan bawah. Di saat mereka kehilangan pendapatan karena pandemi ini jangankan berpikir untuk membayar vaksin untuk makan sehari hari ada yang kesulitan. Membeli masker saja sangat sulit karena akan menggerus biaya hidup hariannya.
Kesulitan ekonomi inilah yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat seolah olah tampak tidak perduli dengan kesehatan mereka terkait Covid-19 ini.
Dalam keadaan darurat kebijakan vaksinasi gratis sangat krusial dan akan menjadi efek domino yang positif bagi perekonomian, sosial dan sendi kehidupan masyarakat lainnya.
Covid-19 memang sudah menjadi kondisi darurat di banyak negara yang jika tidak ditangani dengan baik dan terencana akan dapatkan melumpuhkan sendi sendi negara.
Sampai saat ini Covid-19 telah memakan korban jiwa sebanyak 1,5 juta jiwa. Dalam mengatasi kondisi kritis ini vaksin merupakan salah satu kunci penentu untuk mengendalikan virus ini. Diperkirakan di hampir semua belahan dunia, vaksinasi masal sudah dapat dimulai di awal tahun 2021 ini.
Menurut WHO saat ini ada 19 jenis vaksin yang dihasilkan di berbagai negara merupakan kandidat vaksin yang nantinya jika ujicoba klinisnya dinyatakan berhasil akan dapat digunakan untuk mengatasi pandemi ini.
Jika ada yang masih berpendapat bahwa langkah ini dipandang sebagai mencari popularitas tentunya sangat salah, karena ini menyangkut kehidupan masyarakat luas yang perlu dilindungi hak hidupnya termasuk kesehatan.
Program vaksinasi memang tidak akan serta merta mengendalikan atau melenyapkan pandemi di Indonesia maupun di dunia, namun paling tidak program vaksinasi ini jika vaksinya efektif akan dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 dan melindungi masyarakat dari akibat  fatal yang ditimbulkan oleh virus Covid-19.
Kebijakan menggratiskan biaya vaksinasi ini sebaiknya dipandang sebagai tanggung jawab negara untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dan bukan tindakan sosial membantu masyarakat yang tidak mampu mengeluarkan biaya vaksinasi.
Kebijakan pemerintah untuk melakukan vaksinasi gratis bagi masyarakatnya juga dilakukan oleh negara lain yang relatif lebih kaya dari Indonesia yang masyakatnya mampu melakukan vaksinasi secara mandiri.
Sebagai contoh awal minggu ini setelah pemerintah Inggris meloloskan vaksin Covid-19 buatan Pfizer yang bernama BioNTech, pemerintah mengambil langkah lebih lanjut yaitu mengumumkan akan mengratiskan biaya vaksinasinya. Inggris tercatat sebagai negara pertama yang meloloskan vaksin ini sekaligus menggunakannya secara massal.
Negara lain yang juga telah bersiap melakukan vaksinasi masal dengan gratis adalah Jepang, Perancis, Amerika, Norwegia dan India.
Kebijakan pemerintah Jepang yang akan melakukan vaksinasi gratis bagi penduduknya yang berjumlah 126 juta telah disetujui oleh parlemen.
Pemerintah Perancis menyebutkan bahwa vaksinasi massal di negaranya akan dimulai dalam hitungan minggu dan akan mengratiskan biaya vaksinasinya bagi semua semua penduduknya
Presiden terpilih Joe Biden juga akan mengambil kebijakan yang sama dengan menggratiskan biaya vaksinasi bagi semua penduduknya. Namun demikian pemerintah Amerika masih menunggu hasil uji coba vaksin ini apakah aman digunakan dan tidak ada efek jangka panjangnya. Jika sudah disetujui dan diloloskan hasil uji klinisnya, maka vaksinasi akan segera dilakukan.
Demikian juga dengan pemerintah Norwegia yang akan melakukan vaksinasi massal secara gratis bagi semua penduduknya jika vaksin sudah tersedia.
Negara lain di Asia yang mengumumkan rencana vaksinasi masal secara gratis adalah India namun masih terbatas pada beberapa negara bagian saja seperti Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Assam dan Puduchchery. Namun diperkirakan dalam waktu dekat akan lebih banyak lagi negara bagian yang mengumumkan vaksinasi gratis karena pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan hal tersebut.
Tantangan
Pengumuman Pak Jokowi tentunya perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan yang matang mengingat vaksinasi massal tidaklah mudah karena harus menjangkau pelosok dan wilayah terpencil termasuk di dalamnya fasilitas sumber daya manusia, cold chain, transportasi dll nya (baca secara lengkap di sini)
Jika kebijakan ini ditindaklanjuti secara serius maka vaksinasi massal ini walaupun tidak mudah, secara perlahan namun pasti akan dapat dilaksanakan di Indonesia.
Masalah lain adalah kekebalan tubuh yang dihasilkan dari vaksin ini tampaknya tidak permanen, oleh sebab itu vaksinasi harus dilakukan secara berulang secara rutin untuk menjaga level antibodi nya.
Jika kondisi ini berlaku maka pemerintah harus melakukan perencanaan keuangan yang matang untuk melakukan vansinasi berulang bagi masyarakat Indoneia.
Tantangan lain yang harus diperhitungkan oleh pemerintah adalah "kelompok anti vaksin" yang jumlah nya semakin banyak. Bahkan sampai saat ini masih ada kelompok masyarakat yang tidak percaya akan adanya Covid-19 dan menganggapnya sebagai konspirasi barat yang akan menghancurkan kelompoknya dan juga sebagai ajang menjual vaksin (baca selengkapnya di sini)
Masih banyak juga kelompok masyarakat yang menyangsikan kehalalan vaksin yang akan digunakan nantinya.
Kelompok kelompok masyarakat anti vaksin ini bukanlah masalah kecil yang dapat diabaikan begitu saja. Harapan akan terbentuknya herd immunity itu sangat sulit tercapai jika masih ada kelompok masyarakat yang tidak mau divaksin.
Dalam kondisi seperti ini berarti masih ada black hole yang menjadi sumber penyebaran covid-19 ini yang akan terus menjadi sumber penyebaran.
Di berbagai negara telah diberlakukan hukuman termasuk denda yang sangat mahal bagi kelompok masyarakat yang tidak mau melakukan vaksinasi.
Sebagai contoh di Australia ada negara bagian yang menerapkan sangsi berupa tidak diberikannya fasilitas kesehatan bagi orang dan keluarganya yang tidak mau divaksin dan juga dikenakan denda yang sangat tinggi karena tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang membahayakan orang lain.
Jadi Indonesia perlu menyiapkan dan menerapkan sangsi dan hukuman yang berat bagi kelompok masyarakat yang tidak mau melakukan vaksinasi, karena saat ini pandemi merupakan kondisi darurat yang jika tidak ditangani dengan serius dan menyeluruh akan berdampak dan mengganggu berbagai sendi kehidupan bernegara.
Sebagai anggota masyarakat mari kita sambut kebijakan vaksinasi gratis ini dengan penuh tanggung jawab sebagai upaya bagian membangun kebersamaan untuk hidup lebih sehat dan lebih produktif, amiiin
