Pada kasus kedua kejadian ini menggambarkan betapa kekuasaan itu sangat “addictive”, sehingga kekuasaaan dan fasilitas yang dimilikinya secara sadar atau tidak, diperluas pada keluarga dan orang dekatnya.
Pada kasus ketiga adalah contoh bagaimana “power” yang digunakan untuk menerapkan suatu peraturan dan kebijakan yang hanya diberlakukan untuk bawahannya saja dan tidak berlaku pada dirinya karena pejabat tersebut adalah "pemegang kekuasaan".
Pejabat yang mendapatkan promosi besar besaran berupa jabatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya sebenarnya ada dalam kondisi yang sangat rentan. Pada posisi barunya tersebut semuanya tampak positif dan benar karena tentu saja bawahannya tidak ada yang berani mengingatkannya jika sekalipun tindakan yang dilakukannya tersebut salah.
Agar “Sudden Power Syndrome” tidak berubah menjadi “abuse of power” pejabat yang besangkutan memerlukan pakar yang dapat memberikan masukan apa adanya bukan masukan yang “Asal Bapak Senang” yang justru memperparah syndrome SPS ini. Disamping itu diperlukan juga dukungan emosi dan simpati terhadap “stress” dan “trauma” yang dialami oleh pejabat yang bersangkutan yang seringkali tidak disadarinya.
Perlu disadari sejak awal seseorang yang menerima jabatan itu adalah kondisi "kerentanan kejiwaan" yang dapat mengarah pada "kelainan kejiwaan" yang seringkali tidak disadari oleh orang yang bersangkutan.
Jika hal ini tidak dipahami dan disadari sejak awal, maka sudah dapat dipastikan “syndrome” ini akan berkembang menjadi kelainan, bertambah parah dan dapat berujung pada gejala kelainan kejiwaan yang kita kenal dengan “post power syndrome (PPS)”.
