Pertama, Inovasi dalam berdemokrasi secara signifikan berdampak pada penciptaan kebijakan prioritas di sektor industri, sekalipun tren tersebut belum diikuti dengan pembaharuan berbagai model program di bidang riset dan pengembangannya, hingga saat ini masih diperlukan penyempurnaan riset empiris tentang lemahnya "korelasi" antara output perencanaan riset dan pengembangan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, dalam bentuk Kebijakan inovasi yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengembalian keuntungan yang tinggi sesuai dengan kondisi kelembagaan dari berbagai pilihan kebijakan yang telah ada dan berkembang.
Beberapa faktor seperti peningkatan kecerdasan di berbagai spesialisasi ilmu pengetahuan, pembagian peran dan tanggung jawab diantara pengambil keputusan, dan kemandirian terhadap campur-tangan politik dalam proses implementasi kebijakan, tidak terkecuali solusi kongkrit dalam mendorong sinergitas kemitraan antara inovator, universitas, Industri dan pemerintah sebagai inisiator program, masih menunjukkan keterkaitan yang sangat tinggi terhadap demokrasi yang didefinisikan sebagai keterbukaan dalam mendesain kebijakan, dan inovasi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan penerapan dan penguasaan teknologi.
Kedua, Inovasi terhadap model regenerasi kepemimpinan di dalam sistem demokrasi, menggunakan model dinasti politik terpilih (politik dinasti), sebagai tren di dalam gaya kepemimpinan, abaikan sisi negatifnya, karena setiap individu berhak menjadi sang pemimpin, dan sekali lagi "pendidikan" menjadi penentu dalam proses screening politik bagi setiap calon pemimpin, secara umum, hadirnya "dinasti politik" dalam berdemokrasi merupakan tren positf yang dapat naik dan turun, dapat ditantang dan dikalahkan, kemudian bangkit kembali, atau memudar ketika rakyat tidak puas dengan satu gaya kepemimpinan, karena berpolitik di dalam sistem demokrasi sangatlah kompetitif dan tidak dapat diprediksi.
Demokrasi memberikan ruang transfromasi bagi seluruh sistem politik klasik yang telah ada, hal tersebut dapat terlihat melalui bentuk model inovasi kebijakan berbagai patron demokrasi modern yang berbasis pada akuntabilitas, dengan demikian berbagai penyebab dan konsekuensi yang tidak efektif, dan tidak akuntabel terhadap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi serta pemborosan sumberdaya negara dapat dicegah dan terproteksi.Â
Desain formula kebijakan yang berkeadilan, tentunya dapat mengakomodir dan mengorganisir seluruh kepentingan partai politik, kedalam bingkai demokrasi yang mensejahterakan, menggunakan kesamaan gaya dan cara berpikir, sebagai solusi untuk mensejahterakan rakyat dari berbagai masalah nasional, sehingga ikut mempengaruhi kehidupan bernegara, untuk ekonomi Indonesia lebih produktif, kompetitif, adil dan inklusif dalam pertumbuhan dan manfaatnya.Â
semoga bermanfaat.....
Baca Juga:
