Juli 2023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan Rapor Pendidikan daerah. Tanggal 24 September 2023 Rapor Pendidikan Nasional juga telah di rilis.
Hasil ini menunjukkan landscape pendidikan Indonesia yang di potret secara utuh mulai dari siswa, guru, lingkungan sekolah dan telah dirumuskan rekomendasi-rekomendasi perbaikan oleh daerah maupun satuan pendidikan.
Di lain pihak, Badan Perencanaan masing-masing daerah sedang giat-giatnya melakukan pendalaman isu karena harus menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah 2025-2045. Isu tersebut beragam, mulai dari sosial, budaya, kualitas pendidikan, peran pemuda dan isu-isu strategis lain. Namun dari sekian aktivitas, ada satu yang tidak pernah ditinggalkan yaitu “data”.
Kepentingan akan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan menjadi taruhan bagaimana perencanaan yang akan dibuat. Apakah tepat sasaran atau tidak. Apakah akan menyelesaikan masalah atau akah menambah. Keakuratan data menjadi bagian yang melekat dalam agenda nasional ini.
Hati-hati akhir tahun
Akhir tahun seringkali menjadi waktu yang sibuk bagi banyak orang, termasuk di dalamnya para pelajar, pendidik, stakeholder maupun kelembagaan. Di dunia pendidikan juga sedang berlangsung asesmen nasional dan survey lingkungan belajar.
Di akhir tahun akan diukur capaian serapan, capaian indicator kinerja, efektivitas, dan efisiensi dari pengelolaan anggaran-kegiatan serta dilihat capaian indicator-indikator yang telah dibuat. Hal ini akan berdampak pada potret kinerja individu, satuan pendidikan maupun lembaga tersebut.
Namun, di balik kesibukan tersebut, terdapat masalah yang seringkali terjadi khususnya di dunia pendidikan, yaitu manipulasi dan distorsi data. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti tekanan untuk mencapai target, keinginan untuk meningkatkan reputasi, atau bahkan kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengantisipasi manipulasi dan distorsi data di bidang pendidikan.
Salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengantisipasi manipulasi dan distorsi data adalah Teori Campbell. Teori ini dikembangkan oleh Donald T. Campbell, seorang ahli metodologi penelitian dan psikologi sosial. Teori Campbell menyatakan ketika suatu indikator digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, yang akan terjadi adalah distorsi dan manipulasi data.
Analisis Data, Pelanggaran dan Ketidakjelasan Data
Sebelum membahas lebih lanjut tentang Teori Campbell, perlu dilakukan analisis terhadap data, pelanggaran, dan ketidakjelasan data di bidang pendidikan. Berdasarkan laporan dari KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) tahun 2017, terdapat beberapa kasus pelanggaran dan ketidakjelasan data di bidang pendidikan. Beberapa kasus tersebut antara lain:
- Manipulasi data jumlah siswa dan guru di sekolah
- Pemalsuan data hasil ujian nasional
- Pemalsuan data kehadiran siswa
- Pemalsuan data anggaran pendidikan
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa manipulasi dan distorsi data masih sering terjadi di bidang pendidikan. Hal ini dapat berdampak buruk pada kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.
Teori Campbell
Dalam Teori Campbell dinyatakan bahwa bila suatu indikator digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, akan terjadi distorsi dan manipulasi data. Teori ini didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu:
Prinsip Campbell:
"Semakin penting suatu indikator, semakin besar kemungkinan terjadinya distorsi dan manipulasi data."
Prinsip Goodhart:
"Ketika suatu indikator dijadikan target, maka indikator tersebut kehilangan nilai sebagai alat pengukur."
Prinsip Lucas:
"Ketika suatu indikator dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, maka akan terjadi distorsi dan manipulasi data."
Prinsip Cobra:
"Ketika suatu indikator dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, maka akan terjadi distorsi dan manipulasi data, bahkan jika tidak ada insentif untuk melakukannya."
Teori Campbell menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap indikator yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperhatikan beberapa faktor, seperti:
- Validitas: Seberapa baik indikator tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.
- Reliabilitas: Seberapa konsisten indikator tersebut dalam mengukur suatu fenomena.
- Relevansi: Seberapa relevan indikator tersebut dengan tujuan pengukuran.
- Sensitivitas: Seberapa sensitif indikator tersebut terhadap perubahan yang terjadi.
Dampak Manipulasi dan Distorsi Indikator Kinerja Pendidikan
Manipulasi dan distorsi indikator kinerja pendidikan dapat berdampak negatif terhadap kebijakan pendidikan, antara lain:
Kebijakan pendidikan menjadi tidak efektif
Kebijakan pendidikan menjadi tidak efektif karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini karena data yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kebijakan pendidikan tidak akurat. Sebagai contoh, jika pemerintah menetapkan target kenaikan angka partisipasi pendidikan dasar sebesar 10%, tetapi data yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut tidak akurat, maka kebijakan tersebut kemungkinan besar tidak akan efektif.
Kesalahan dalam pengambilan keputusan
Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat terjadi karena pemerintah dan masyarakat tidak memiliki informasi yang akurat tentang keberhasilan atau kegagalan kebijakan pendidikan. Sebagai contoh, jika pemerintah memutuskan untuk menghentikan suatu kebijakan pendidikan berdasarkan data yang tidak akurat, maka keputusan tersebut kemungkinan besar akan merugikan masyarakat.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah
Manipulasi dan distorsi indikator kinerja pendidikan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat akan menilai bahwa pemerintah tidak transparan dan tidak akuntabel dalam mengelola pendidikan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Solusi untuk Mengantisipasi Manipulasi dan Distorsi Indikator Kinerja Pendidikan
Untuk mengantisipasi manipulasi dan distorsi indikator kinerja pendidikan, diperlukan upaya-upaya berikut:
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka akses informasi kepada masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban kepada publik.
Peningkatan kualitas data
Pemerintah perlu meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kebijakan pendidikan. Data yang berkualitas dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Pengembangan sistem pengawasan yang efektif
Pemerintah perlu mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi manipulasi dan distorsi indikator sosial. Sistem pengawasan ini harus melibatkan masyarakat dan pihak-pihak independen.
Audit Independen
Melakukan audit independen oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses pendidikan dapat membantu mengidentifikasi manipulasi dan distorsi data.
Penggunaan Multiple Indicators
Menggunakan beberapa indikator kinerja yang beragam dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mencegah manipulasi yang terfokus pada satu metrik.
Pelatihan Literasi Data
Memberikan pelatihan dan edukasi tentang bagaimana menganalisis data pendidikan dengan benar dan etis dapat membantu mengurangi kemungkinan distorsi data.
Budaya Etika
Pemerintah, sekolah, dan pengambil kebijakan harus mempromosikan budaya etika yang kuat dalam sistem pendidikan. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana manipulasi data tidak dapat diterima.
Manipulasi dan distorsi indikator kinerja pendidikan adalah tantangan serius dalam evaluasi kinerja pendidikan. Teori Campbell memberikan wawasan yang berharga tentang mengapa hal ini terjadi dan mengapa semakin pentingnya indikator kinerja, semakin besar risikonya.
Namun, dengan transparansi, audit independen, penggunaan multiple indikators, pelatihan literasi data, dan budaya etika yang kuat, kita dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa evaluasi kinerja pendidikan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
