Perkembangan Masyarakat Madani di Era Reformasi

Jika berbicara mengenai masyarakat, pastinya ada begitu banyak jenis dan golongannya, bisa saja masyarakat tersebut dipisahakan atau dibedakan dari segi suku, agama ataupun ras. Nah dalam pemahaman suku, agama dan ras ini kita sebagai makhluk sosial yang memang saling membutuhkan antar individu dengan yang lainnya tidak boleh membeda--bedakan perihal tersebut.  Persoalannya hal ini dianggap sangat rentan dan sangat sensitif apabila ada yang bersinggungan atau tidak sesuai dengan ucapan atau tindakan yang kita perbuat kepada masyarakat yang memang seharusnya berbeda beda dalam hal suku, agama dan ras. 

Namun diatas itu semua kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya seperti simbol negara kita yang mengatakan " Bhinneka Tunggal Ika". Prinsip ini selayaknya dan sepatutnya untuk kita junjung bersamaMembahas mengenai jenis masyarakat ,ada satu golongan masyarakat yang disbeut dengan masyarakat Madani. Apakah kawan-kawan semua sebelumnya sudah pernah mendengar kata masyarakat " Madani " ini kawan. jika memang belum pernah mari kita bahas ulasan berikut ini ya kawan, agar anda mengerti apa itu masyarakat madani tersebut.

Adapun pengertian dari masyarakat madani itu sendiri ialah masyarakat modern yang mempunyai ciri khas demokratisasi dalam berinteraksi dalam masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini sobat, masyarakat diharapkan mampu untuk mengorganisasi dirinya sendiri, dan menumbuhkan kesadaran sendiri dalam perwujudan peradaban.Akhirnya masyarakat madani inipun mampu mengatasi dan berkontribusi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan yang ada dalam tengah -- tengah masyarakat tersebut.  

Dan pada intinya, masyarakat madani pada psinsipnya memiliki multi makna atau bermakna ganda yakni, demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsistensi, memiliki perbandingan, komparasi,mampu berkordinasi, simplifikasi, sinkronisasi, integrasi, mengakui emansipasi, dan hak asasi, sederhana, namun yang paling dominan adalah masyarakat madani ini adalah masyarakat yang demokratis.

Setelah anda memahami dan mengetahui ulasan mengenai masyarakat madani ini, maka istilah masyarakat madani ini dapat dengan mudah disimpulkan yaitu masyarakat yang beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau berfaham masyarakat kota yang pluralistik. Nah sobat semua, gimana dengan anda, apakah anda tergolong ke dalam masyarakat madani juga?

Memahami Madani secara sepintas merupakan cara hidup alternatif yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini berlaku ketika negara sebagai penguasa dan pemerintah tidak dapat menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia dalam pemerintahan. Di sini konsep masyarakat sipil menjadi solusi alternatif dengan memperkuat dan mengembangkan kekuatan kontak masyarakat dengan kebijakan pemerintah, yang pada dasarnya nanti terwujud kekuatan masyarakat sipil yang mampu merealisasikan dan menegakan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia.

Pembahasan mengenai kemungkinan berlembaganya masyarakat madani di Indonesia diawali dengan peristiwa pelanggaran HAM dan pelancaran kebebasan berpendapat kemudian dilanjutkan dengan munculnya bermacam Lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai kekuatan. Sejak orde lama dengan rezim demokrasi terpimpinya Soekarno, sudah terjadi manipulasi peran serta masyarakat untuk kepentingan dalam politisi sebagai alat legitimasi politik. 

Dan pada akhirnya melibatkan kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat diwarnai sebagai kontra- revolusi. Fenomena tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa di Indonesia pada masa Soekarno pun mengalami kecendrungan untuk membatasi gerak dan kebebasan publik dalam mengeluarkan pendapat. Agama di Indonesia mengambil peranan penting dalam pembentukan masyarakat sipil. Khususnya sebagai masyarakat politik. Perkembangan masyarakat sipil ini ternyata lebih cepat dari pada perkembangan masyarakat ekonomi. 

Sebagai dampaknya, peranan negara lain menonjol dan justru mengambil peran sebagai agen perubahan sosial yang berdampak terbentunya masyarakat sipil, dari arti mencakup masyarakat politik maupun ekonomi. Kecendrungan yang dominan di Indonesia adalah idealisasi negara, sebagai wadah nilainilai tertinggi. Perjuangan organisasi- organisasi keagamaan ikut mendorong terbentunya negara ideal, atau negara integralistik sebagai kompromi dari konflik antara sekularisme dan teokrasi. 

Karena itu nilai-nilai keagamaan perlu dikembangkan dengan memperkuat masyarakat sipil, sebagai benteng (bastion) kepentingan-kepentingan dan aspirasi masyarakat dimana agama kedudukannya cukup dominan dalam masyarakat Indonesia Peranan agama yang kuat di Indonesia, sangat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia baru yang populer diistilahkan Nurcholish Madjid sebagai masyarakat madani. Disini, negara dipandang sebagai wadah dan sekaligus perwujudan nilai-nilai luhur yang bersumber pada agama. Itulah yang menjelaskan mengapa di Indonesia, demokrasi di beri predikat pancasila. Karena demokrasi yang dikehendaki berlaku di Indonesia adalah demokrasi untuk merealisasikan nilai-nilai luhur tujuannya seluruh agama.

Perlu diketahui dan ditunjukkan di sini bahwa gerakan fundamentalis Islam  tidak dapat secara jelas disamakan dengan tradisionalisme Islam, karena tradisionalisme itu sendiri juga beragam. Nahdhatul Ulama, misalnya, juga merupakan organisasi Islam tradisional yang didirikan pada tahun  untuk menanggapi organisasi Islam liberal. Hanya saja PBB tidak terlalu peduli dengan masalah politik dan membatasi diri pada masalah agama, meskipun  kemudian terlibat dalam politik Islam tetapi kembali ke hittahnya. 

Artinya, perbedaan antara  dan sebuah karya sebenarnya harus dilihat dalam kasus individu, atau bahkan dalam karakter dan juga dalam ide.  Hal ini penting untuk memahami penjelasan berikut wacana dan gerakan Islam liberal dalam mendukung negara sekuler.  Berbeda dengan Islam tradisionalis, Islamis liberal di Indonesia  secara tegas menolak penyatuan agama dan negara dalam bentuk pendirian negara Islam dan  penerapan syariat Islam sebagai landasan ideologis suatu negara. 

Dalam praktik kenegaraan di Indonesia, jika Indonesia bisa disebut republik sekuler, Indonesia gagal dalam arti gagal membangun infrastruktur sosial budaya untuk mendukung konsep kenegaraan modern.  Pemerintah era Reformasi juga mengalami banyak kegagalan dalam mempromosikan negara-bangsa  dalam berbagai kasus menunjukkan tuntutan daerah yang berbeda untuk pemisahan  dari wilayah Indonesia. Meskipun klaim kegagalan itu sembrono,  itu terburu-buru.   Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa konsep dan praktik Negara Islam  dan negara sekuler yang pernah ada di Indonesia memiliki kelemahan masing-masing.

 Dari semua persoalan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya Islam Syariah pada dasarnya tidak secara sepesifik menyatakan keberpihakan pada suatu sistem kenegaraan apakah teokrasi atau sekuler. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa system negara tidak ada dalam islam 

Hanya saja jika kita merujuk pada sejarah Islam, maka system kenegaraan yang ditunjukkan nabi dalam kehidupan masyarakat madani yang beradab, toleran, demokratis, dan menjunjung hak-hak kemanusiaan, ini merupakan contoh terbaik dalam membangun system kenegaraan yang berporos pada ajaran Islam. Yaitu sebuah negara demokratis, namun bukan dalam bentuk negara yang secara tegas menggantikan angan-angan agama dengan angan-angan negara sekuler-republik, seperti yang terjadi pada negara-negara Barat-sekuler