Jika kita mengikuti perkembangan berita terbaru dalam dunia internasional saat ini maka isu konflik Sudan adalah masalah terbaru yang berpengaruh pada Indonesia dari segi keselamatan WNI kita yang ada disana. Pada tanggal 15 April 2023 kemarin terjadi konflik bersenjata antara kelompok paramiliter Rapid Suppot Forces (RSF) dan Angkatan Bersenjata Sudan yang memulai awal penyebab peperangan terjadi, konflik ini menyebabkan banyak sekali masyarakat internasional yang tinggal di negara ini memilih kabur keluar negeri sebagai solusi keselamatan. Melansir dari data KBRI Kahrtoum warga Indonesia yang tinggal di Sudan mencapai 1209 WNI, saat ini 897 orang berhasil di evakuasi dan 538 diantaranya mayoritas adalah mahasiswa.
Dari data tersebut yang dirilis oleh KBRI Kahrtoum kita bisa melihat bahwa hubungan diplomasi Indonesia dan Sudan terjalin sehingga banyak masyarakat kita memilih untuk bekerja disana atau memilih untuk melanjutkan studi disana, secara mayoritas dari grafik data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas WNI yang berada disana adalah mahasiswa melanjutkan studi pendidikan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjamin keselamatan WNI di Sudan dengan mengatur rencana evakuasi semua WNI, lebih lanjut Menlu Retno menjamin keselamatan semua WNI dengan keamanan dan fasilitas yang baik seperti kendaraan bus demi menunjang evakuasi yang aman dan lancar.
Evakuasi ini merupakan evakuasi tahap 1 yang secara bertahap dilakukan sampai semua WNI berhasil diselamatkan keluar dari negara Sudan dan kembali ke Indonesia melalui jalur transit di negara ketiga yang lebih aman. Sudah tentu keselamatan semua WNI merupakan prioritas penting bagi negara Indonesia dalam menjamin keselamatan warganya baik itu di negara sendiri maupun di negara lain, jika demikian bentuk prinsip dasar tentang peran negara dalam menjaga dan melindungi warganya maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus konflik Sudan ini.
Sebelum menjelaskan lebih jauh pandangan saya dan solusi yang akan saya berikan terkait menyikapi masalah ini maka terlebih dahulu perlu saya paparkan akar penyebab konflik Sudan secara singkat agar membantu memahami situasi kondisi di negara tersebut. Dalam konflik ini sejarah awal sampai terjadi peperangan diawali oleh persaingan dua panglima perang yang menghendaki perubahan kekuasaan dengan visi yang berbeda. Pada kubu pertama terdapat kelompok pemberontak RSF yang dipimpin oleh panglima perang bernama Mohammed Hamdan Dagalo atau lebih dikenal dengan nama Hemedti, dan kubu yang kedua adalah Angkatan Bersenjatan Sudan mewakili militer pemerintah dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan sebagai kepala negara juga panglima tertinggi militer.
Kedua pemimpin tersebut pada awalnya merupakan sekutu dekat yang memiliki hubungan baik di masa lalu, akan tetapi perbedaan pandangan mengakibatkan keduanya saling menggulingkan satu sama lain dari politik kekuasaan. Pada periode tahun 1989 sampai tahun 2019 pemerintahan Sudan pernah dipimpin secara ortoriter oleh seorang Presiden bernama Omar Hassan Ahmad al-Bashir sebagai kepala negara yang memerintah dengan tangan besi, selama 30 tahun berbagai konflik muncul di Sudan akibat manajemen kekuasaan pemerintah yang kacau dan berbagai macam masalah pengelolaan ekonomi yang salah mengakibatkan banyaknya muncul konflik kelompok milisi bersenjata tidak adanya upaya serius dalam memecahkan berbagai masalah kemanusiaan disana. Kedua tokoh konflik perang sipil Sudan saat ini Mohammed Hamdan Dagalo dan Abdel Fattah al-Burhan secara aktif hidup pada periode pemerintahan otoriter Omar Hassan Ahmad al-Bashir, keduanya merasakan dengan jelas kelemahan pemerintah dan ekspolitasi dari kekuasaan otoriter yang menyebabkan kesengsaraan masyarakat Sudan secara berkelanjutan.
Pada tahun 2019 keduanya bersama-sama melancarkan kudeta menggulingkan kekuasaan Omar Hassan Ahmad al-Bashir demi mengubah negara Sudan terbebas dari pemerintahan otoriter dan meruntuhkan kekuasaan pemerintahan sebelumnya, sebagai hasilnya Omar Hassan Ahmad al-Bashir berhasil turun dari kekuasaan menandai berakhirnya kediktatoran dan dimulainya agenda untuk transisi kekuasaan menuju pemerintah demokrasi. Dengan cara kudeta militer Abdel Fattah al-Burhan merebut kekuasaan dari Omar Hassan Ahmad al-Bashir dibantu dengan pasukan RSF yang dipimpin oleh Mohammed Hamdan Dagalo, keduanya kemudian mendirikan pemerintahan Junta Militer dengan memberi janji kepada masyarakat akan ada pemerintah yang lebih baik.
Setelah pemerintahan Junta Militer baru terbentuk dengan Abdel Fattah al-Burhan sebagai kepala negara muncul masalah baru yaitu bagaimana memasukan pasukan milisi RSF dalam pemerintah dan militer Sudan, RSF banyak memiliki jasa dalam perebutan kekuasaan sekaligus menjamin kemenangan bagi koalisi militer Abdel Fattah al-Burhan akan tetapi di sisi lain RSF juga memiliki banyak sejarah kelam seperti salah satunya melakukan pembantaian massal dikenal dengan nama Kahrtoum Massacre yang pada saat itu terjadi akibat penolakan aksi damai masyarakat yang mengkritik Abdel Fattah al-Burhan dan rezim kekuasaanya.
Secara mendasar ada dua kendala mengapa sulit memasukan RSF kedalam pasukan utama militer pemerintah Sudan, pertama secara struktur pasukan RSF merupakan kelompok milisi yang secara prinsip tersusun dari elemen kelompok masyarakat berbasis suku dan etnis sebagai latar kesatuan, kelompok ini secara etnis berlatar Arab-Sudan yang dikenal disana dengan nama Janjaweed. Dalam hal ini bisa terlihat kesatuan militer ini akan sulit masuk dalam pasukan nasional karena hanya membatasi keanggotaan pada etnis tertentu. Kedua dalam struktur militer kelompok RSF juga memiliki kendala karena berbasis kelompok luar yang tidak tergabung dalam struktur utama tentara militer Sudan, kelompok ini bisa saya katakan setara dengan ormas bersenjata karena anggotanya hanya direkrut dari kalangan masyarakat biasa kemudian dilatih dan diberi senjata api tanpa ada proses seleksi ketat secara psikologis dan mental seperti tentara nasional.
Bisa kita simpulkan bersama anggota RSF hanya merupakan orang-orang dengan latar pelatihan militer yang sedikit dan mentah, jika sebuah kelompok militer memiliki pelatihan militer yang sedikit tanpa melalui pelatihan utama seperti tentara militer nasional maka masalah moral tentu menjadi masalah utama. Kelompok dengan latar seperti ini rentan melakukan tindakan melanggar hukum perang karena tidak memiliki latar pembentukan nilai patriotisme kebangsaan yang sama dengan tentara nasional sehingga sering terjadi kasus dimana kelompok seperti ini tidak peduli pada prinsip kemanusiaan, secara jelas kasus Khartoum Massacre dan berbagai kekerasan yang dilakukan RSF pada masyarakat Sudan sudah menunjukkan kebenaran analisa ini. Â
Serangan yang dilakukan kelompok RSF pada tanggal 15 April 2023 merebut titik penting pemerintahan Sudan seperti ibukota Khartoum dan bandara internasional Khartoum merupakan aksi yang diprakarsai oleh Mohammed Hamdan Dagalo sebagai upaya melawan pemerintahan jenderal Abdel Fattah al-Burhan yang diklaim tidak memiliki mandat dukungan dari masyarakat. Kedua kubu masing-masing mempertahankan klaim tindakannya berdasar pada kehendak kepentingan masyarakat, melalui wawancara oleh media CNN kedua fraksi menyatakan pendapat yang berbeda.
