Konsekuensi dari langkah meninggalkan diplomasi politik bebas aktif dapat membuat Indonesia kehilangan jati diri politik luar negeri pertama Indonesia sehingga bisa menimbulkan penolakan dari kalangan masyarakat dan dari lembaga pengawas negara seperti DPR, akan tetapi dengan perkembangan zaman saat ini dan situasi geopolitik yang sudah jauh berubah dibanding era awal proklamasi maka saya rasa perlu dikaji kembali dalam hal implementasi prinsip kebijakan tersebut. Â
Poin kedua adalah melakukan strategi shuttle diplomacy terhadap negara Iran dan Arab Saudi sebagai solusi menenangkan dua kekuatan utama dan mengundang keduanya untuk fokus terhadap isu Palestina. Mencoba menarik dukungan kedua negara ini merupakan strategi penting masuk di Timur Tengah karena baik Iran dan Arab Saudi adalah dua kekuatan Regional Power di kawasan tersebut. Selama bertahun-tahun kawasan Timur Tengah berada dalam istilah perang dingin karena menjadi arena perebutan kekuasaan antara kedua negara tersebut untuk menjalankan kepentingan luar negeri mereka masing-masing, dengan masuknya Indonesia kesana tentu membutuhkan bantuan dari kedua negara tersebut.Â
Dalam prinsip Shuttle Diplomasi Indonesia harus mencoba menjadi penengah akan perbedaan pandangan terkait isu Palestina di antara Arab Saudi dan Iran, Indonesia harus mampu menyelesaikan perbedaan prinsip diantara kedua negara tersebut untuk secara bersama duduk merumuskan kerangka kebijakan luar negeri yang tepat bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Dengan bersatunya dua kekuatan utama Timur Tengah dalam bekerjasama membela Palestina dapat membantu secara signifikan dengan hasil diplomasi yang jelas, Indonesia juga dapat memiliki kekuatan negosiasi yang lebih kuat jika kedua negara tersebut secara bersama memperjuangkan isu Palestina dengan arah perencanaan yang jelas.
Kesimpulan dari tulisan saya ini adalah kebijakan luar negeri Soekarno dalam membela Palestina harus di evaluasi kembali, saya tidak mengatakan bahwa membela Palestina dihentikan tetapi harus ada perbaikan dalam cara pandang perencanaan politik luar negeri Indonesia. Jika kita hanya bergantung pada visi semangat militan Soekarno dan arah politik luar negeri Indonesia pada era Orde Lama maka kita bisa salah menempatkan pandangan dalam merumuskan solusi bagi Palestina, dan hasil kebijakan luar negeri yang dihasilkan tidak akan memberikan hasil yang berarti bagi perjuangan Palestina.Â
Indonesia sadar betul jasa dan nilai perjuangan Palestina sangatlah sama dalam memperjuangkan anti kolonialisme dan perlawanan penjajahan, akan tetapi jika hanya berjuang lewat semangat visi tanpa menyadari perubahan geopolitik zaman sekarang maka perjuangan Palestina bisa sia-sia. Solusi bagi saya yang terbaik adalah Indonesia harus menggandeng negara lain yang memiliki Global Power untuk mencoba bersama menyelesaikan konflik tersebut, tetapi jika itu tidak berhasil bisa coba melakukan Shuttle Diplomasi dalam menengahi Iran dan Arab Saudi untuk menyelesaikan perbedaan mereka dalam menyelesaikan isu Palestina dan Israel.Â
Dalam ide pandangan saya penting bagi Indonesia untuk mencoba sedikit menyesuaikan pandangan luar negerinya yaitu politik bebas aktif dengan isu internasional yang dihadapi, dalam kasus Palestina Indonesia secara realistis tidak mampu memberikan hasil yang cukup signifikan jika tidak bergabung dengan negara kekuatan penting lainnya. Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dengan visi independen tidak mengikatkan diri dengan kekuatan dunia manapun dalam menyelesaikan persoalan Palestina karena Indonesia secara kekuatan hanyalah negara dengan pengaruh Regional Power bukan Global Power, kekuatan dari Indonesia terbukti beberapa kasus lebih berarti di dalam kawasan Asia Tenggara dalam menengahi isu internasional di sana. Tetapi untuk sampai pada kawasan Timur Tengah dampak dari politik luar negeri Indonesia terlalu kecil dan tidak signifikan berdampak pada geopolitik kawasan disana. Sekian dan terima kasih.
Sumber Refrensi:
https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina
https://foreignpolicy.com/2020/12/21/arab-ties-israel-diplomacy-normalization-middle-east/
