Namun  Banyumas juga  berupaya memperbaiki kedua aspek tersebut tergantung kondisi setempat. Kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting untuk lebih meningkatkan praktik transparansi dan akuntabilitas serta untuk mencapai tata kelola yang baik.
Referensi
Ahmad Fauzan. (2020). Tata Kelola Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Disdukcapil Kota Semarang). Skripsi, 1-120. Diakses pada 28 Mei 2024, dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17957/1/Skripsi_1806016038_Ahmad_Fauzan.pdf.
dev_yandip, prov jateng. (2017, April 6). WALIKOTA SEMARANG TERIMA PENGHARGAAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK. Jatengprov.Go.Id. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/walikota-semarang-terima-penghargaan-akuntabilitas-dan-transparansi-publik/
Febrianti, R. (2022). Dampak Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kota Semarang. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 101-115.
Handayani, L., & Pratiwi, R.N. (2018). Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Semarang. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 23-38.
Â
PenulisÂ
Rosita FebriantiÂ
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H