Mencari Solusi Pangkas Antrean Jemaah Haji

Tantangan berikutnya atas solusi ini, Kemenag akan berhadapan dengan Pemerintah Daerah. Bagaimanapun pelayanan haji sudah menjadi nilai jual kinerja pemerintah daerah kepada warganya. Pembahasan diprediksi sangat alot atau tawar menawar untuk menemukan win-win solution.

Di sisi lain, perubahan kuota provinsi berdampak langsung pada pergeseran penyiapan kapasitas seluruh fasilitas bagi jemaah. Sejak dari provinsi sampai embarkasi, semua harus dihitung ulang, disesuaikan jumlah jemaah. Termasuk penyiapan kapasitas transportasi udara. 

Jika tidak mengikuti dinamika, solusi ini sifatnya hanya sementara, solusi jangka pendek. Perbedaan kecepatan animo masyarakat daftar haji, akan menggeser perbedaan antrean, dan lama kelamaan kembali beragam.

Kedua, menarik menjadi kuota nasional. Kuota tidak lagi dibagikan ke provinsi atau kabupaten. Jemaah dalam sistem diurutkan ulang berdasar waktu daftar. Tidak ada lagi urutan provinsi atau kabupaten. Hanya ada urutan nasional.

Secara teknis, urutan jemaah dalam satu provinsi menjadi kacau, berbaur dengan provinsi lain. Pasangan suami istri atau pendampingan orang tua dan anak, bisa bergeser jauh.

Tantangan alternatif solusi satu ini lebih berat dari sebelumnya. Berhadapan dengan Pemerintah Daerah sudah pasti. Regulasi, kebijakan, dan implementasi di lapangan berubah secara drastis. Kesiapan psikologi jemaah pun patut jadi perhatian.

Saat musim haji tiba, rencana penyiapan kapasitas fasilitas lebih sulit dilakukan. Setiap provinsi dan embarkasi tidak punya bayangan jumlah jemaah sebelum seluruhnya menyelesaikan pelunasan. Dinamika bergerak cepat seiring perubahan daftar jemaah antar provinsi.

Jurus berikutnya untuk memangkas antrean adalah meminta tambahan kuota. Secara matematika, cara ini paling ampuh. Hitungan sederhana, sangat jelas bila kuota lebih banyak dari pendaftar, niscaya antrean memendek dengan sendirinya. 

Tenda-temda di Mina | dokumen pribadi

Namun upaya ini punya resiko terhadap jemaah. Melihat fasilitas tenda dan toilet di Mina, belum memungkinkan. Meminta tambahan kuota justru menambah beban, dan potensi tragedi kemanusiaan. Kondisi fasilitas Mina sekarang ini dinilai tidak layak, apalagi jika jemaah bertambah.

Maka dari itu, hingga saat ini Kemenag belum berniat mengajukan penambahan kuota ke Pemerintah Saudi Arabia. Menurut Menag, pihaknya telah sampaikan permohonan renovasi fasilitas Mina agar lebih layak. Termasuk membangun tenda susun jika memungkinkan, guna menambah kapasitas. 

Mina, berbeda dari tempat lainnya. Luasan wilayah ini hanya segitu saja, tidak mungkin lagi diperluas. Karena luas wilayahnya terbatas oleh syariat Islam. Berbeda dengan Arafah atau Masjidil Haram, yang memungkinkan lakukan perluasan guna menambah daya tampung. 

Membangun hotel sekitar Mina bisa menjadi alternatif mengatasi masalah kapasitas. Saat siang jemaah yang tidak mungkin di tenda Mina, dapat istirahat di hotel tersebut. Secara penyaluran logistik dan konsumsi relatif lebih mudah.