Pemerintah daerah harus betul-betul memastikan protokol dan SOP yang dibuat dilaksanakan sampai ke tingkat desa.
Pemerintah daerah yang harus benar-benar tanggap terhadap pemudik adalah yang warganya paling banyak merantau di DKI Jakarta.
Dilansir dari lokadata.id, dari 10,5 juta penduduk DKI Jakarta, 2,5 jutanya adalah perantau. Jawa Tengah 38%, Jawa Barat 21%, Jawa Timur 10%, Banten 5%, dan Sumatera Utara 5%,
Resiko sebaran virus Covid-19 dari Jakarta sebagai pusat sebaran virus harus benar-benar diwaspadai oleh provinsi-provinsi tersebut.
Survey Angkatan Kerja Nasional (sakernas) 2019, 2 dari 5 orang perantau di Jakarta berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat 490 ribu orang, Jawa Timur 240 ribu orang dan Banten 125 ribu orang.
Sinergi pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah provinsi yang warganya banyak merantau di Jakarta menjadi sangat penting untuk segera dilakukan.
Pemerintah provinsi DKI menyiapkan kompensasi stimulus bantuan langsung tunai kepada perantau kategori miskin yang dilarang mudik.
Sementara pemerintah provinsi yang warganya banyak merantau di Jakarta menyiapkan kompensasi bagi keluarga miskin yang kepala keluarganya sedang merantau dan dilarang mudik.
Baik perantau maupun keluarganya dikampung yang kategori miskin sama-sama mendapatkan bantuan sehingga larangan mudik bisa ditaati. Mudik diganti waktu lain setelah wabah sudah reda.
Semua aspek harus benar-benar dipertimbangkan, bahkan hari ini di Jakarta banyak perantau kategori miskin yang sudah tidak punya penghasilan sama sekali.
Untuk saudaraku di perantauan, pertama mohon bersabar atas kesulitan ini, kalau masih bisa bertahan maka tetap disiplin ikuti imbauan pemerintah dan jaga kesehatan, lindungi diri, lindungi sesama.
