Oknum BPK Kena OTT, Indonesia Darurat Korupsi?

Jumat keramat KPK masih sangat ampuh. 26 Mei 2017 yang jatuh pada hari Jumat, KPK menangkap Ali Sadli (auditor BPK), Rochmadi Saptogiri (eselon I BPK), Jarot Budi Prabowo (eselon III Kemendes) dalam operasi tangkap tangan, dengan dugaan adanya suap terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kemendes. Sumber

Sebelumnya,Oknum Anggota DPR (Legislatif) dan oknum pegawai Kementrian Dalam Negeri (Eksekutif) terlibat dalam mega korupsi e-KTP. Oknum Polri,  korupsi pengadaan simulator, Patrialis Akbar salah satu oknum mewakili lembaga Yudikatif yang terlibat korupsi dan Oknum TNI, terlibat dalam korupsi Bakamla dan pengadaan helikopter.

Lengkap sudah, apakah tidak ada lembaga negara Republik Indonesia yang masih bersih?

Menurut saya BPK sebenarnya adalah pengawal terakhir dari usaha pencegahan dan penumpasan korupsi sebelum menjadi kasus hukum. BPK bertugas untuk melakukan audit terhadap semua lembaga negara. Sehingga seharusnya jika ada lembaga negara yang mempunyai laporan keuangan yang tidak benar BPK lah yang harus bisa menemukan. Apalagi BPK adalah lembaga independen yang seharusnya tidak bisa dintervensi.

Suap untuk memperbaiki nilai audit, saya khawatir hanya merupakan puncak gunung es atas ketidakberesan lembaga negara. Dalam audit sebenarnya opini menurut saya tidak begitu penting, yang perlu lebih dicermati adalah temuan.

Pertanyaannya apakah ada suap untuk menyembunyikan temuan?

Jika jawaban pertanyaan tersebut adalah YA, maka Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat korupsi. Bayangkan jika auditor BPK disuap untuk menyembunyikan temuan laporan keuangan lembaga negara yang mengindikasikan ketidakberesan, bukankah korupsi akan semakin mudah dilakukan? Sebagai contoh, pada saat audit dilakukan pemeriksaan terhadap biaya perjalanan dinas, tetapi tidak ada bukti atau kuitansi hotel atau penerbangan. Seharusnya ini menjadi temuan yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ini berlaku jika audit dilakukan ke perusahaan swasta (berdasarkan pengalaman saya)

Bagaimana dengan audit BPK? Apakah akan dijadikan temuan? Atau hanya dinilai berapa yang harus dibayar oleh pihak yang diaudit agar temuannya tidak ditulis?

Mungkin sudah saatnya Pak Jokowi menetapkan Indonesia dalam status darurat korupsi. Sehingga bisa dilakukan tindakan ekstrim untuk menumpas masalah korupsi di Indonesia.

Usulan saya, BPK diaudit tuntas, semua pegawai dan pejabat BPK harus melakukan pembuktian terbalik bahwa harta kekayaannya bukan hasil dari korupsi. Jika tidak bisa maka yang bersangkutan akan dipecat dan diperiksa oleh KPK untuk mencari bukti korupsi. Hal ini bertujuan agar semua audit  lembaga negara bisa berlangsung dengan jujur dan semua keanehan dalam laporan keuangan lembaga negara  bisa dilaporkan dan ditelusuri lebih lanjut. Tidak bisa kita membersihkan rumah dengan sapu dan lap yang kotor.

Setelah itu, mengulang tulisan sebelumnya perlu dilakukan beberapa hal untuk mengatasi korupsi,

Preventif

Perlu adanya peningkatan pendidikan moral dan etika bahkan dimulai dari taman kanak-kanak (seperti yang dilakukan ICAC di Hong Kong). Menurut pengamatan saya, pendidikan di Indonesia saat ini terlalu fokus kepada ilmu pengetahuan. Saya setuju bahwa ilmu pengetahuan itu penting, namun lebih penting lagi pendidikan moral dan etika. Sangat mudah untuk mencetak sarjana, tetapi untuk mencetak sarjana yang memilki moral dan etika yang baik baik tidaklah mudah. Lebih mudah mencari orang pintar dibanding mencari orang jujur. Diharapkan jika ini berhasil generasi mendatang Indonesia akan lebih memiliki moral dan etika yang baik.

Pengawasan

Inspektorat jenderal dalam struktur pemerintahan saat ini berada di bawah kepala departemen yang bersangkutan. Saatnya untuk mengeluarkan Inspektorat Jenderal dari struktur. Inspektorat jenderal bisa berada di bawah KPK. Akan sangat baik dalam meningkatkan kemampuan KPK dalam pengawasan

LHKPN, Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara. Sebuah aturan yang sudah bagus, namun perlu diperkuat lagi dengan kewajiban pembuktian terbalik jika harta kekayaan yang meningkat secara tiba-tiba. Serta penguatan aturan KPK yang mengatakan setiap 2 tahun sekali harus lapor dengan mengubahnya menjadi perpres atau mungkin malah memasukkannya ke dalam undang-undang.

Hukuman

Perlu adanya hukuman minimal yang cukup tinggi misalnya hukuman minimal 10 tahun jika terbukti korupsi dan akan meningkat sesuai dengan nilai kerugian negara. Misalnya kerugian negara sampai dengan 1 miliar rupiah hukumannya 10 tahun, lebih dari 1 miliar rupiah sampai 10 miliar hukuman minimal 15 tahun dan seterusnya. Jika ini secara tegas dimasukkan kedalam UU maka akan mencegah terjadinya kong kali konghakim dengan koruptor. Saya terkadang sedih melihat hukuman koruptor hanya 1 tahun atau 2 tahun, terlalu ringan. Apalagi mengingat bisa dibelinya pegawai penjara untuk menyediakan kamar yang bagus bahkan sampai ada program  "weekend getaway"

Pelaku korupsi yang terbukti bersalah, harus secara automatis dicabut hak politiknya. Bukan lagi diskresi hakim. Memang rakyat Indonesia semakin pintar dan bisa mencari informasi dengan mudah melalui internet. Tetapi banyak juga rakyat yang belum memperoleh informasi yang cukup tentang pemimpin yang akan dipilih. Jika hukuman ini secara tegas dicantumkan dalam UU maka tidak akan lagi koruptor yang bisa terpilih kembali.

Pemiskinan, sekarang ini hukuman pemiskinan  sudah mulai dilakukan. Menurut saya bukan saja harta yang terbukti hasil korupsi disita oleh negara tetapi juga koruptor harus bisa melakukan pembuktian terbalik bahwa harta lainnya bukan hasil korupsi. Jika tidak dapat dibuktikan maka semua harta akan dapat disita oleh negara.

Penguatan KPK

KPK yang sekarang ini masih terus diserang dan dicoba diperlemah harus diperkuat dengan menganalisa UU tentang KPK dan memperbaikinya.

Indonesia sudah mengalami darurat korupsi, semua rakyat harus bersatu untuk melawan gerakan pro korupsi. Catat dan ingat baik-baik nama wakil rakyat yang menunjukkan sikap pro korupsi, jangan pernah dipilih lagi.

Salam

Sebuah pemikiran untuk kemajuan Indonesia