Negara, menurut saya sebenarnya mirip dengan sebuah perusahaan komersial, Dalam skala kompleksitas yang jauh lebih tinggi. Perusahaan mencari pendapatan, negara juga mencari pendapatan dalam bentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Perusahaan mengejar pertumbuhan, negara pun mengejar pertumbuhan Produk Domestik Bruto.
Bahkan jika perusahaan mencari keuntungan untuk pemilik, negara juga mencari keuntungan untuk pemilik yaitu rakyat. Cuma cara membagi keuntungan yang berbeda, negara membagi keuntungan dalam bentuk pelayanan, subsidi, pembangunan infrastruktur, menjaga keamanan, menyelenggarakan Pemilu dan lainnya. Termasuk di dalamnya usaha redistribusi kekayaan melalui pajak.
Chief Executive Officer (CEO), dalam Indonesia Inc (negara Indonesia) adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh pemegang saham yaitu rakyat Indonesia.
DPR, seharusnya berfungsi sebagai wakil pemegang saham (rakyat Indonesia) namun pada prakteknya, malah beberapa orang berusaha memperkaya diri dan atau melanggengkan kekuasaan. Bukan mewakili rakyat malah mewakili diri sendiri. Lebih parahnya beberapa anggota DPR tidak mau keluar modal usaha, mengumpulkan modal dengan cara melakukan korupsi.
Lee Kuan Yew, mantan perdana menteri Singapura. Menurut pendapat saya pada masanya mengelola Singapura sebagai sebuah perusahaan dan Lee Kuan Yew mengambil peran sebagai CEO. Salah satu buktinya adalah birokrat di Singapura menerima gaji yang setara atau bahkan lebih dibanding dengan gaji di perusahaan swasta multinasional.
Dengan sistem pengelolaan ini, Singapura sukses dan berhasil menjadi negara maju. Semua aturan berjalan dengan tegas dan tanpa adanya pembedaan. Pelayanan birokrat juga sangat baik, sehingga hampir semua perusahaan yang ingin berbisnis di Asia Tenggara dan atau Asia mendirikan kantor pusatnya di Singapura. Walaupun sekarang ini sudah mulai disaingi oleh Hong kong dan Shanghai.
BUMN Singapura, seperti Singapore Airlines dan Temasek sukses berkembang menjadi perusahaan kelas dunia.
Motivasi orang Indonesia untuk masuk dalam birokrasi menurut saya adalah mencari kepastian penghasilan pensiun dan juga mungkin keinginan untuk menjadi pejabat (sebagai pengganti status bangsawan). Mereka berharap setelah jadi pejabat akan dilayani dan dipuja puji oleh rakyat seperti pada zaman orde baru.
Suatu motivasi yang sudah tidak sesuai dengan keadaan masa sekarang terutama motivasi kedua. Dalam masa ini, beberapa pemimpin Indonesia sudah mulai berubah yang tadinya ingin dilayani sekarang malah berjiwa melayani. Rakyat Indonesia sangat menghargai perubahan ini.
Motivasi pertama, kepastian uang pensiun juga berbahaya karena bisa menyebabkan birokrat tidak peduli dengan hasil. Yang penting absen dan kelihatan seperti kerja.
UU Aparatur Sipil Negara yang seharusnya bisa meningkatkan kinerja birokrat karena sudah mulai menggunakan kinerja sebagai alat ukur untuk penghasilan. Â Belum dijalankan dengan optimal, sehingga kinerja birokrat masih begitu-begitu saja.
