Mohon tunggu...
Ronald Wan
Ronald Wan Mohon Tunggu... Freelancer - Pemerhati Ekonomi dan Teknologi

Love to Read | Try to Write | Twitter: @ronaldwan88

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Jokowi Dituntut oleh Pengusaha Masalah Proyek Infrastruktur

7 April 2017   07:45 Diperbarui: 7 April 2017   16:00 2369
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
PLBN Entikong. Sumber Katadata.Co.Id

Swasta sebenarnya sudah dilibatkan dalam membangun infrastruktur di Indonesia namun ada beberapa proyek yang tidak jelas kemajuannya.

Sebagai contoh jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi (bocimi). Proyek ini sudah diberikan konsesi ke swasta sejak tahun 1997. Sempat dipegang group Bakrie dan dijual ke MNC group namun tidak juga berjalan. Sekarang ini sedang dikebut pengerjaannya setelah diambil alih oleh anak perusahaan PT Waskita Toll Road dan diperkirakan akan selesai tahun 2018.

Banyaknya proyek pembangkit listrik yang mangkrak juga membuktikan bahwa terkadang komitmen swasta patut dipertanyakan.

Mungkin ini yang menjadi penyebab, pemerintahan Jokowi memberi penugasan kepada BUMN untuk melaksanakan proyek infrastruktur Indonesia. BUMN yang notabene berada di bawah komando Jokowi akan sangat mudah diawasi dan dikontrol jika dibandingkan dengan swasta. Sehingga proyek pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan cepat.

Jika ditunda, dengan adanya kenaikan harga maka nilai proyek akan naik sejalan dengan waktu.

Swasta mungkin bisa meniru salah satu anak perusahaan Astra Internasional  yaitu Astratel yang tidak banyak diberitakan.Namun sudah bekerja sama dengan Jasa Marga dalam pembangunan dan pengelolaan beberapa jalan tol.

Sumber Katadata.Co.Id
Sumber Katadata.Co.Id
Dilihat dari infografis di atas, memang sangat diperlukan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Perkiraan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia sebesar 4800 triliun rupiah. Perlu dukungan swasta untuk memenuhi 36,5 % dari total dana atau sebesar 1751 triliun rupiah.

Mengingat adanya preseden buruk mengenai komitmen swasta. Alangkah bijak jika swasta tidak hanya menuntut. Namun langsung pro aktif dan menawarkan diri untuk membangun infrastruktur.

Berani membayar denda jika terlambat akan menunjukkan komitmen yang kuat. Tidak terlalu serakah dalam mengambil keuntungan yang menyebabkan panjangnya negosiasi harga dengan pemerintah, akan dinilai baik oleh masyarakat.  

Berani memberikan penawaran yang lebih baik dibanding BUMN akan menunjukkan keseriusan swasta dalam membangun Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun