Sejak kerusuhan dan krisis ekonomi tahun 1998. Pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menyebabkan tingginya biaya logistik dan tidak meratanya perkembangan ekonomi di Indonesia. Hanya pulau Jawa yang memiliki infrastruktur yang sudah lumayan baik.
Pemerintahan Jokowi yang menyadari hal ini, mulai fokus ke pembangunan infrastruktur di Indonesia. Fokus pembangunan  dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa. Mulai dari Sumatera sampai dengan Papua.
Foto di atas adalah foto pos lintas batas di Entikong, salah satu proyek infrastruktur yang sudah selesai. Masih banyak lagi proyek-proyek yang sedang dikebut penyelesaiannya.
Pria kelahiran Solo ini memang sepertinya lebih fokus untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang ditangani selesai dengan cepat dan berkualitas. Â Pers juga sepertinya kurang memberitakan tentang kinerja beliau.
Basuki yang membawahi kementerian PUPR akan mengelola anggaran sekitar 101 triliun rupiah di tahun 2017.
Anggaran infrastruktur tahun 2017 adalah sebesar 387,3 triliun rupiah. Meningkat 40,8 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016.
Melihat anggaran yang besar dan keseriusan pemerintah untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Membuat pengusaha menuntut Jokowi untuk dilibatkan dalam proyek infrastruktur.
Mengutip harian Kontan 4 April 2017.
Rosan Perkasa Roeslani ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, mengatakan akan mengirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo dalam  rangka menagih komitmen pemerintah untuk melibatkan swasta dalam proyek-proyek infrastruktur. Karena KADIN menilai bahwa dominasi BUMN masih sangat tinggi dalam pembangunan infrastruktur.
Hariyadi Sukamdani, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dalam harian Kontan yang sama juga menulis analisa yang menyatakan. Bahwa dengan melibatkan swasta sudah terbukti di Rusia dan China, ekonomi akan tumbuh lebih cepat.
