Lingkaran Setan Penanganan ODGJ Terlantar

Lingkaran Setan atau Permasalahan Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODGJ)  Terlantar , Layanan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di Indonesia

Masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sebagai manusia.

    Upaya pemulihan ODGJ tentu membutuhkan biaya agar mendapatkan perawatan kesehatan mental. Namun bagi masyarakat yang ekonominya lemah, jika anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, anggota keluarganya tersebut biasanya diobati dengan metode pengobatan kearifan lokal bukan kepada professional kesehatan jiwa dan jika kondisinya semakin parah kemudian dibiarkan atau bahkan ditelantarkan. 

Oleh sebab itu sering kita menemukan orang yang menderita gangguan jiwa terlantar dan menggelandang.

Negara sudah hadir untuk menangani masalah ini melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa  yang menyatakan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehablitasi terhadap ODJG terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum."   

Kata wajib dalam Undang-Undang mengharuskan Pemerintah dalam jajaran kabinetnya bertanggung jawab penuh untuk melakukan segala upaya, sinergi dan koordinasi untuk menangani warga negaranya yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus ini secara komprehensif.

Penulis menyoroti hal ini karena sesungguhnya penanganan ODGJ terlantar sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur melalui mekanisme Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten / Kota  bersama BPJS Kesehatan yang berada dibawah langsung Presiden Republik Indonesia.

Contoh kasus pertama : Kementerian Sosial melalui Balai Rehabilitasinya dan Rumah Sakit Jiwa Rujukan Nasional banyak melakukan upaya penanganan ODGJ terlantar untuk dirawat dan setelah kondisi ODGJ tersebut terkontrol dikembalikan ke keluarga atau panti rehabilitasi yang menanganinya dengan bekal persiapan obat dan resep untuk mendapatkan obat di layanan kesehatan / Rumah sakit terdekat di tempat pasien tersebut tinggal.  

Masalah kemudian timbul saat obat habis dan keluarga/panti rehabilitasi merujuk ODGJ tersebut ke pusat layanan terdekat dan tidak mendapatkan obat-obatan kejiwaan yang sesuai dengan resep yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Rujukan Nasional sehingga obat diganti secara general (karena keterbatasan jenis obat kejiwaan) oleh pusat layanan kesehatan setempat dengan obat yang tersedia dipusat layanan kesehatan tersebut.

Pasien yang baru terkontrol kejiwaannya dan mengkonsumsi obat kejiwaan yang berbeda dan secara general sudah tentu menimbulkan gangguan dan gejala serta kekambuhan yang menimbulkan masalah baru kepada keluarga dan panti rehabilitasi yang merawatnya.

Contoh kasus kedua : Dinas Sosial Provinsi atau Dinas Sosial Kabupaten / Kota merujuk ODGJ terlantar ke Rumah Sakit Jiwa tingkat Provinsi, setelah dikembalikan ke keluarga atau panti rehabilitasi dan mengakses pusat layanan kesehatan di daerahnya masing-masing tidak bisa mendapatkan obat yang sama yang diresepkan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan menimbulkan masalah yang sama yang penulis sebutkan diatas.

Contoh kasus ketiga : Banyak sekali ODGJ terlantar tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena sudah terlanjur terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri dan keluarganya tidak mampu membayar / menunggak iuran. 

Saat Dinas Sosial dan panti rehabilitasi merujuk pasien tersebut ke Rumah Sakit atau pusat layanan kesehatan setempat mendapatkan penolakan.  

Dinas Sosial dan panti rehabilitasi berusaha merubah BPJS kesehatan mandiri mereka dari BPJS Mandiri ke BPJS Bantuan Pembayaran Iuran (PBI) dan selalu mengalami penolakan karena harus melunasi iuaran tertunggak untuk kemudian dinon aktifkan untuk kemudian dibuatkan BPJS PBI tanpa ada mekanisme yang berpihak kepada warganegara yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus yang sangat memerlukan layanan kesehatan.

Untuk masalah ini Dinas Sosial sering kali kehabisan upaya untuk menolong ODGJ terlantar tersebut karena adanya tembok tebal dan arogansi dari Pihak BPJS Kesehatan dengan tidak adanya solusi terhadap masalah tersebut dan menjadi lingkaran setan / permasalahan.

Saran :

•     Untuk Kementerian Kesehatan perlu dipikirkan dan disinergikan standart terapi farmakologi antara ketersedian obat Kejiwaan di Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Daerah dan Pusat Layanan kesehatan dibawahnya sehingga kondisi ODGJ yang ditangani dapat terkontrol kondisi kejiwaannya

•     Untuk BPJS Kesehatan agar memberikan jalan keluar bagi Dinas Sosial baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota untuk dapat mempergunakan mekanisme pemutihan dari BPJS Mandiri ke BPJS PBI untuk penanganan ODGJ terlandar.

Presiden Republik Indonesia dan Kementerian  terkait sangat mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut.  Jika masalah tersebut diselesaikan maka penangan ODGJ terlantar di Indonesia dapat tertangani baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang berlaku saat ini

Salam Sehat Mental