Hanya satu niat baik pemerintah, yang mesti diberikan tepuk tangan yang meriah, agar tidak menerapkan pajak ganda (double tax) terhadap koperasi dan anggota koperasi.Â
Pada Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, pasal 4 tentang perpajakan, deviden (pembagian sisa hasil usaha) koperasi kepada anggota tidak dimasukan sebagai obyek pajak. Sebelumnya, UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memasukkan deviden anggota sebagai obyek pajak.
Jika Berniat Baik
Mesktinya, UU Cipta Kerja tidak hanya mengatur kemudahan perizinan pembentukan koperasi dan mengantar bisnis koperasi menjadi lebih modern dengan pendekatan digitalisasi. Namun, lebih memperkuat posisi koperasi sebagai bagian dari pilar penting kehidupan ekonomi rakyat Indonesia.
Untuk itu, perlu, pertama: mendorong pembentukan 'semacam LPS-nya' koperasi, sebuah lembaga untuk menjamin simpanan anggota koperasi. Sebab, simpanan anggota (modal sendiri) 70,902 triliun tidaklah kecil untuk anggota yang rata-rata kelas menengah ke bawah. Dengannya, semakin mengokohkan komitmen masyarakat untuk berkoperasi.
Kedua, memperkuat koperasi bukan melalui pembiayaan-pembiayaan yang ujung-ujungnya juga memberikan pinjaman kepada koperasi, melainkan dahulukan membangun karakter menabung masyarakat.Â
Pengalaman mengatakan, pemerintah cenderung menjadikan rakyat ibarat merpati yang hanya mencotok makanan lalu pergi, tanpa menyiapkan sarang yang aman dan bisa mencari makanan sendiri. Penataan organisasi koperasi yang sehat, kuat dan berkelanjutan menjadi kunci utama, ketimbang membentuk banyak koperasi.
Inilah alasan, tulisan ini agak menukik lebih jauh sejarah Gerakan Koperasi Kredit. Sebab, beberapa kesempatan RAT Nasional, pemerintah masih meyakin Koperasi Kredit adalah koperasi yang masih menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara benar. Entah ini hanya pujian semata, tetapi saya hakulyakin pujian ini atas dasar fakta.
Ketiga, berani mempromosikan koperasi yang sehat di ruang-ruang publik. Terbersit dalam batok kepala saya, mengapa hanya logo RANS (milik Raffi Ahmad) yang bisa bertengger di pesawat Garuda. Mungkinkah koperasi diberi ruang yang sama?
Akhirnya, hemat saya, jika pemerintah berniat baik terhadap koperasi secara serius, bukan tidak mungkin, koperasi menyumbang lebih terhadap pencapaian PDB kita.
